Biaya Logistik Terancam Naik, Tim Teknis Zero ODOL Dibentuk

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama perwakilan asosiasi pengemudi membahas pembentukan tim teknis penanganan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Adanya langkah ini dipandang krusial karena implementasi kebijakan zero ODOL berpotensi memengaruhi biaya logistik nasional yang selama ini menjadi salah satu faktor daya saing ekonomi Indonesia.

Diketahui bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat 4 Agustus 2025 yang menyepakati pembentukan tim kecil.

Baca Juga: Operasi ODOL Diperketat, Polisi Siapkan Edukasi hingga Penindakan

Adapun tim terdiri dari Komisi V DPR, Kementerian Perhubungan, kementerian/lembaga terkait, serta asosiasi pengemudi.

Fokus utamanya ialah menyusun tahapan implementasi zero ODOL secara bertahap dan terukur agar tidak menimbulkan lonjakan biaya distribusi barang.

“Harapan kami tim kecil ini bisa melibatkan kementerian lain, bahwa permasalahan terkait ODOL tidak hanya melibatkan Kementerian Perhubungan. Ada juga kementerian lain yang bisa kita ajak bicara. Besar harapan kami kementerian lain bisa dilibatkan sehingga teman-teman pengemudi misal bicara terkait kesejahteraan, bisa bicara dengan kementerian terkait,” ujar Menhub Dudy di Senayan.

Dalam forum itu, para pengemudi logistik menyampaikan masukan terkait standarisasi kendaraan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. 

Mereka menilai penyesuaian terhadap aturan zero ODOL perlu disertai dukungan pembiayaan agar tidak menambah beban operasional dan tarif angkutan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turut menyampaikan sejumlah usulan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, antara lain perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum tanpa membayar PNBP, subsidi perumahan bagi pengemudi, serta akses pendidikan tinggi melalui KIP kuliah dan PIP untuk anak pengemudi.

Baca Juga: Bikin Jalan Rusak, Perusahaan Pemilik Truk ODOL-Non BM di Riau Siap-Siap Kena Sikat

Menhub Dudy menegaskan, usulan tersebut akan dibawa ke lintas kementerian karena bersinggungan dengan isu ketenagakerjaan, industri, perdagangan, infrastruktur, hingga perumahan. 

“Berkaitan dengan usulan tersebut, maka kami akan masukan ke dalam tim Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Korps Lalu Lintas,” katanya.

Sekedar informasi, pertemuan di DPR juga dihadiri Ketua Komisi V Lazarus, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Integrasi Transportasi dan Multimoda Risal Wasal, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Hermanta, pimpinan DPR RI Ucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, Ketua API Suroso, serta Ketua Umum RBPI Ika Rostanti.