Konferensi Musik Indonesia 2025 Bahas Strategi Ekosistem Hiburan Berkelanjutan

Sekjen Dewan Nasional Ekonomi Khusus, Rizal, dalam paparannya mendorong sejumlah rekomendasi kebijakan. Misalnya, integrasi pertunjukan musik dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi digital, digitalisasi perizinan event, peluncuran upgrading sistem OSS, serta akselerasi dan perluasan pemberian KUR untuk UMKM di bidang industri kreatif termasuk musik.

“Musik diarahkan pada penguatan ekosistem yang berbasis kekayaan intelektual, meningkatkan kontribusi musik terhadap ekonomi nasional,” tutupnya. 

Dalam diskusi panel yang dipandu oleh Chief Marketing Officer Mad Haus Group by Maliq & D’Essentials, Dimasz Joey, Dewi Gontha selaku President Director PT Java Jazz Production mengamini multiplier efek yang diberikan oleh penyelenggaraan suatu giat musik.

“Pekerja di Java Jazz itu sekitar 8.000 mulai dari volunteer, crew tata panggung, dan semua yang terlibat, betul banget bahwa acara itu memberikan dampak di luar dari penyelenggaraan festival itu sendiri.” 

Sama halnya dengan Dewi Gontha, Direktur Festival Pestapora, Kiki Aulia Ucup atau yang kerap disapa Ucup tersebut, merasakan dampak ekonomi dari pelaksanaan Pestapora tahun ke tahun salah satunya kepada UMKM yang terlibat. Lebih lanjut, ia juga mendorong kehadiran negara dalam hal kebutuhan infrastruktur. “Negara harus hadir dan memetakan arah investasi untuk kebutuhan infrastruktur.” 

Menjawab kekosongan regulasi infrastruktur di sektor musik, Direktur Standarisasi dan Pelayanan Pembangunan Daerah (SUPD) III Kementerian Dalam Negeri, TB Chaerul Dwi Sapta, menjelaskan kehadiran Kemendagri untuk mengatur tata kelola pemerintah daerah. “Konferensi Musik Indonesia adalah trigger yang bisa kita jajaki lewat tim kecil kita, memetakan indikator yang tak hanya venue tetapi juga sumber daya manusia,” jelasnya. 

Baca Juga: JGTC Contoh Nyata Kolaborasi Generasi Muda Gerakkan Ekosistem Musik dan Industri Kreatif

Dalam membangun ekosistem hiburan yang berkelanjutan, pemetaan penguatan regulasi dan infrastruktur perlu dilakukan. Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo, juga mengarahkan pemanfaatan aset-aset negara secara optimal untuk mendukung pengembangan sektor tersebut.

“Kita punya aset yang dapat dioptimalisasikan, kita olah jadi cultural center, karena arahanya sebenarnya ke sana. Namun yang paling penting, kita harus maju bersama, guyub,” ujarnya di hadapan lebih dari 300 tamu undangan yang memadati ruang konferensi. 

Diskusi panel yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, organisasi dan asosiasi musik Indonesia, promotor, para musisi, seniman, serta perwakilan komunitas pegiat budaya ini menghasilkan sejumlah rekomendasi lanjutan guna mendukung ekosistem hiburan yang berkelanjutan. 

Rekomendasi hasil diskusi antara lain perlunya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk mengawal regulasi ekosistem musik yang komprehensif inklusif, dan berkelanjutan.

Selain itu, optimalisasi kebijakan dan pengelolaan infrastruktur, pemetaan indikator ekosistem musik, serta yang tak kalah penting ialah komitmen bersama untuk mewujudkan ”Satu Nada Dasar” menjadi langkah-langkah nyata sebagai upaya pemajuan kebudayaan. 

Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025 menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem hiburan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara pemerintah, pelaku industri, serta komunitas musik dan budaya, KMI 2025 menjadi ruang lahirnya gagasan dan langkah nyata dalam membangun tata kelola musik yang terintegrasi. Mulai dari regulasi, infrastruktur, hingga pemberdayaan talenta kreatif, sebagai wujud komitmen bersama untuk menjadikan musik Indonesia sebagai kekuatan baru pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan bangsa.