Persoalan Polusi Udara Kian Kompleks, PLTU Kerap Jadi Kambing Hitam

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Rachmat Kaimuddin, mengungkapkan Persoalan polusi udara kian kompleks.

Belasan juta warga Jakarta dan sekitarnya setiap menghirup udara yang kualitasnya jauh di bawah standar aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi mendatang.

Baca Juga: Bangun Kepercayaan Dunia, Indonesia Luncurkan Safeguards Nilai Ekonomi Karbon

Sehingga dirinya menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menangani persoalan polusi udara.

Ini disampaikan Rachmat dalam lokakarya nasional bertajuk “Membangun Konsensus Nasional Pengendalian Pencemaran Udara di Jabodetabek” yang digelar beberapa waktu lalu.

“Dua tahun lalu saya menyaksikan sendiri betapa buruknya kondisi udara di Jakarta. Situasi itu mengingatkan saya pada Beijing, yang pernah mengalami krisis serupa. Mereka berhasil keluar, tapi prosesnya panjang dan mahal,” ujar Deputi Rachmat, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Jumat (17/10).

Ia menambahkan, masih banyak kesalahpahaman publik terkait sumber utama pencemaran udara. "PLTU kerap jadi kambing hitam, padahal sebagian besar emisi dihasilkan dari aktivitas transportasi dan konsumsi energi harian. Setiap molekul hidrokarbon yang dibakar — dari kendaraan, pabrik, dapur, hingga pembakaran sampah — turut memperburuk kualitas udara,” jelasnya.

Kolaborasi Multistakeholder untuk Udara Bersih

Lokakarya ini merupakan hasil kerja sama antara Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, organisasi nirlaba Clean Air Asia (CAA), serta ViriyaENB. 

Dalam kegiatan dua hari ini, para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah duduk bersama untuk memetakan tantangan sekaligus merumuskan langkah konkret dalam pengendalian pencemaran udara di wilayah Jabodetabek.

Direktur Clean Air Asia Indonesia, Ririn Radiawati Kusuma, menekankan bahwa persoalan polusi udara berdampak luas, bukan hanya pada lingkungan, melainkan juga pada kesehatan, ekonomi, hingga produktivitas masyarakat.

“Clean Air Asia selama ini berkomitmen mendukung pemerintah, khususnya pemerintah daerah di wilayah dengan tingkat aktivitas tinggi seperti Jabodetabek, agar dapat memperkuat kapasitas teknis dan kebijakan dalam mewujudkan udara bersih,” terang Ririn.

CAA juga mendorong pembentukan forum lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wadah pertukaran data, pengalaman, serta penguatan koordinasi kebijakan. “Solusi berbasis data dan kolaborasi adalah kunci,” ujarnya.

Dokumen Strategis untuk Aksi Kolektif