Bahlil: Hilirisasi Harus Adil, Pengusaha Daerah Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat hilirisasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) demi mewujudkan keadilan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Bahlil menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan daerah dalam mengelola sumber daya alam. Ia menekankan, kebijakan hilirisasi bukan hanya tentang peningkatan nilai tambah, tetapi juga pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal.

“Apalah artinya hilirisasi kalau tidak adil. Adil bagi pemerintah pusat. Adil bagi pemerintah daerah. Adil bagi rakyat di bawah. Adil bagi pengusaha besar. Bagi investor dan pengusaha UMKM," ujar Bahlil.

Bahlil mengungkapkan, pemerintah kini memberikan prioritas dalam perizinan kepada pelaku usaha daerah, termasuk BUMD, koperasi, dan UMKM lokal. Kebijakan tersebut bertujuan agar kekayaan alam tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak di pusat, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat sekitar tambang.

Baca Juga: Program Listrik Desa yang Digencarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Terangi Distrik di Papua Barat dalam Setahun Pemerintahan Prabowo

“Contoh tambangnya di Kalimantan Timur. Harus orang Kalimantan Timur. Jangan orang di Jakarta,” tegasnya.

Mantan Ketua Umum HIPMI itu juga memaparkan capaian hilirisasi yang telah dilakukan pemerintah, khususnya di sektor nikel. Menurutnya, nilai ekspor nikel Indonesia melonjak drastis setelah pemerintah menghentikan ekspor bahan mentah dan membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri.

“Nikel itu 2017-2018 ekspor kita itu hanya 3,3 miliar USD. Sekarang kita menyutup ekspor nikel, kita bangun ekosistem baterai mobil, kemudian kita bangun hilirisasi. Sekarang hilirisasinya sudah bisa mencapai kurang lebih sekitar 34 sampai 40 miliar USD,” papar Bahlil.

Baca Juga: Kinerja Mengilap, Bahlil Sebut Lifting September Sentuh 619 Ribu BOPD

Lebih lanjut, Bahlil menyinggung komitmen pemerintah terhadap aspek lingkungan hidup. Ia menegaskan bahwa setiap perusahaan tambang kini wajib memberikan jaminan reklamasi sebelum memperoleh Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Ketentuan itu dibuat untuk memastikan area tambang direhabilitasi setelah kegiatan eksploitasi selesai.

“Kalau selesai tambang, harus direklamasi ulang. Kalau pengusaha abai, negara akan ambil alih reklamasi dengan dana jaminan. Supaya lingkungan ini kan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Jangan kita berpikir bahwa ini barang semua kita ambil habis” ujarnya.

Bahlil juga mengajak para pengusaha muda untuk mengambil peran aktif dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui investasi di sektor hilirisasi dan energi berkeadilan. Ia menekankan, pengusaha daerah harus menjadi “tuan di negerinya sendiri”.

Baca Juga: Bahlil : Kelola Sumur Rakyat, Pendapatan Warga Bisa Kalahkan Gaji ASN

“Karena saya ingin harus sudah saatnya menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Jadi peluangnya sudah saya kasih, aksesnya sudah saya kasih” pungkasnya.