Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Proyek Strategis, DPRD Jabar Pastikan Infrastruktur dan Layanan Publik Tetap Jalan

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Seluruh proyek strategis, terutama di sektor infrastruktur dan layanan dasar masyarakat, ditegaskan akan tetap berjalan.

Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Jabar, Arif Ahmad Ripai, menegaskan efisiensi dilakukan menyusul penyesuaian Dana Transfer ke Daerah, namun tidak menyentuh program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik.

“Fokus Gubernur tetap pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Efisiensi hanya diberlakukan pada pos yang tidak urgen seperti mamin, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial,” ujar Arif di Bandung, Senin (27/10/2025).

Baca Juga: PLK Ajukan Kasasi, Pemprov Jabar: Yang Dirugikan Bukan Pemerintah, Tapi Generasi Muda

Menurut Arif, program strategis seperti pembangunan jalan, drainase, sektor pendidikan, kesehatan, dan elektrifikasi desa akan tetap direalisasikan sesuai visi-misi gubernur.

Arif menjelaskan efisiensi dilakukan melalui beberapa langkah, di antaranya; pembatasan perjalanan dinas luar provinsi, pengurangan volume kegiatan, pembatasan penggunaan listrik dan penerangan gedung DPRD Jabar dan pemangkasan anggaran seremonial, termasuk peringatan Hari Jadi Jawa Barat.

“Pada malam hari, penerangan ruangan dibatasi. Seremonial juga dikurangi untuk mengalihkan anggaran pada program yang lebih penting,” katanya.

Meski efisiensi diberlakukan, kegiatan DPRD seperti reses dan sosialisasi perda (sosper) tetap dilaksanakan. Hanya saja, formatnya disesuaikan.

"Reses tetap empat kali, tapi jumlah peserta dikurangi dari 150 menjadi 100 orang,” ujarnya.

Sementara itu, anggaran untuk kebutuhan pengamanan aksi demonstrasi tetap disediakan dengan penyesuaian nominal.

“Pengurangan pasti ada, tapi kecil. Petugas keamanan tetap harus diperhatikan,” katanya.

Baca Juga: Transparansi Keuangan Jabar, Dedi Mulyadi Minta BPK Umumkan Hasil Audit Belanja Daerah

Arif mengungkapkan, Pemprov Jabar masih menunggu pembahasan KUA-PPAS untuk mengetahui besaran final pengurangan anggaran. Ia menegaskan setiap penyesuaian tetap diarahkan agar tidak menghambat pembangunan.

“Kita menunggu ketuk palu. Pengurangan pasti berdampak, tetapi kami pastikan program strategis tetap berjalan,” tegasnya.

Selain efisiensi anggaran, Arif menyebut Gubernur Jabar juga mendorong ASN beradaptasi.

"Termasuk melalui opsi WFH, rotasi, dan penugasan ke sektor pendidikan maupun kebersihan untuk pegawai yang dinilai kurang produktif," pungkasnya.