Kemenko PM Turun Tangan, Bantu UMKM Bandung Atasi Masalah Termin Pembayaran

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) membuktikan komitmennya sebagai penyelenggara negara yang proaktif dalam menyerap aspirasi dan mencari solusi konkret di lapangan.

Melalui pendekatan "belanja masalah" yang rutin dilakukan, Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM berhasil mengawal penyelesaian tantangan termin pembayaran yang dihadapi para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif (Ekraf) di Hallway Space, Kota Bandung.

Deputi Leon Alpha Edison menjelaskan bahwa jajarannya memiliki mandat untuk mengawal isu Koperasi, UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Pelindungan Pekerja Migran. Menurutnya, kebijakan yang efektif hanya bisa lahir jika pemerintah turun langsung mendengar tantangan di akar rumput.

"Sebagai penyelenggara negara, kami tidak bisa hanya menunggu laporan di balik meja. Kami di Kemenko PM ditugaskan untuk proaktif 'belanja masalah' di lapangan, mendengarkan langsung apa yang dihadapi Koperasi, UMKM, pelaku Ekraf, hingga Pekerja Migran," ujar Leon Alpha Edison di sela acara Dialog Bersama Deputi bersama pelaku ekonomi kreatif yang digelar di Bandung (5/11/2025).

Baca Juga: Wamen Ekraf Sorot Keunikan Kolborasi Pokemon dengan Industri Kreatif Tradisional

Leon menyebutkan, dalam salah satu kunjungan "belanja masalah" tersebut, pihaknya menemukan tantangan fundamental yang dialami para tenant di Hallway Space, yang mayoritas adalah pelaku UMKM Ekraf.

"Saat kunjungan kami, kami berdialog dengan tenant dan menemukan keluhan serius terkait skema termin pembayaran yang dirasa memberatkan cash flow mereka. Ini adalah masalah kritis bagi keberlangsungan usaha UMKM," ungkap Leon.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenko PM tidak berhenti pada pencatatan masalah. Sesuai fungsinya sebagai orkestrator kebijakan, Kemenko PM segera mengeluarkan nota dinas untuk mencari solusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Bandung, termasuk Pemerintah Daerah, pengelola, dan perwakilan tenant.

Langkah cepat ini disambut baik oleh pengelola. Rilly Robbi, selaku pengelola Hallway Space, mengungkapkan kelegaannya atas solusi yang telah dicapai.

"Kami sangat mengapresiasi Kemenko PM, yang proaktif turun langsung menjembatani masalah ini. Nota dinas yang dikeluarkan untuk mencari solusi masalah tersebut sangat membantu kami menemukan titik temu terbaik terkait termin pembayaran dengan Perumda Pasar Juara Bandung," ungkap Rilly.

"Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus berlanjut. Semoga kolaborasi erat antara pemerintah, pengelola, dan pelaku UMKM dapat terus terjalin untuk mendukung ekosistem kreatif di Bandung agar tumbuh berkelanjutan," sambungnya.

Baca Juga: Kemenko PM Siap Cetak Petani dan Koperasi Digital, Dua Pelatihan Strategis Digelar Serentak di Al-Ittifaq Bandung

Leon menambahkan, fungsi Kemenko PM sebagai orkestrator terbukti efektif. "Fungsi kami adalah memastikan sinergi lintas sektor berjalan. Ini adalah bukti bahwa ketika pemerintah pusat dan daerah mau berkolaborasi mendengarkan pelaku usaha, masalah di akar rumput pasti bisa diselesaikan," pungkasnya.