Aturan Zero ODOL 2027 Dinilai Kunci Efisiensi Rantai Pasok

Pemerintah diketahui menargetkan secara penuh kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (Zero ODOL) pada 2027. Karena hal itu, diproyeksikan bisa menjadi penentu efisiensi dan biaya logistik nasional. 

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi saat menutup Indonesia Logistic Outlook 2026 dan ALFI Conference & Exhibition 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, menegaskan bahwa aturan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat struktur ekonomi melalui sistem logistik yang modern dan terintegrasi.

Dudy menyatakan bahwa penguatan logistik memang menjadi prioritas pemerintah. 

“Presiden Prabowo telah menempatkan penguatan struktur ekonomi nasional sebagai prioritas utama. Pasalnya, kunci mendapatkan struktur ekonomi yang kuat adalah apabila sistem logistik nasional berjalan efisien, terintegrasi, dan modern,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Baca Juga: Volume Angkutan Barang KAI Naik, Siap Gantikan Truk ODOL

Ia menambahkan bahwa logistik merupakan “denyut nadi ekonomi” dan Indonesia diharapkan dapat menjadi pusat logistik modern di Asia Pasifik.

Implementasi Zero ODOL, kata Dudy, membutuhkan dukungan seluruh pelaku usaha, terutama yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)

“Pemerintah bersama ALFI telah membahas isu ODOL dan mencari jalan keluarnya selama bertahun-tahun. Perlu saya sampaikan, dukungan dari para anggota ALFI akan sangat menentukan keberhasilan Zero ODOL yang diinginkan bersama tanpa mengurangi efisiensi sistem logistik di lapangan,” katanya.

Saat ini, ALFI menaungi lebih dari 4.000 perusahaan di 33 provinsi.

Menhub menilai adanya forum logistik nasional menjadi kanal strategis untuk menyampaikan arah kebijakan Zero ODOL sekaligus menyatukan langkah meningkatkan daya saing rantai pasok.

Bahkan, ia menyebutkan bahwa transformasi logistik penting untuk menopang fondasi ekonomi nasional sesuai Asta Cita, termasuk penciptaan lapangan kerja, akses UMKM ke rantai pasok global, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi.

Dalam momen yang sama, Dudy juga mengapresiasi penyelenggaraan forum logistik yang melibatkan eksportir, importir, forwarder, industrialis, dan akademisi.

Baca Juga: Berbeda dengan Kesepakatan DPR, Aptrindo Sayangkan Rencana Kebijakan Larangan Truk ODOL di Jabar

Dengan adanya partisipasi tersebut, kata Dudy, menunjukkan bahwa transformasi logistik tidak bisa dilakukan pemerintah saja.

Bahkan, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan 2026 sebagai tahun percepatan transformasi logistik nasional.

“Misi besar kita akan berada di jalan yang benar apabila Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, tetapi sebagai kekuatan logistik regional yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi,” ujar Dudy.

Sekedar informasi, acara tersebut turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan, serta pelaku jasa logistik nasional.