Dedi Mulyadi: Manifesto MMS 2045 Jadi Peta Jalan Baru Peradaban Sunda

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan di Jawa Barat membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar wacana yang tak kunjung dieksekusi. 

Hal tersebut ia sampaikan saat menerima Manifesto Majelis Musyawarah Sunda (MMS) 2045 dalam Musyawarah Tahunan II MMS di Gedung Sate, Sabtu (22/11/2025).

“Ini gagasan pokok pikiran yang tentu akan memperkaya hasanah pembangunan Jabar. Tapi yang kita perlukan adalah tindakan nyata di lapangan. Dari dulu problem kita hanya satu: terlalu banyak wacana. Saya lebih menyukai eksekusi setiap waktu,” ujar Dedi Mulyadi.

Ia memberi contoh pembangunan peradaban sungai yang tidak bisa dimulai dengan konsep besar sekaligus, namun dikerjakan bertahap.

“Saya memulai dari Bekasi, hari ini Karawang, nanti Bogor, Subang, Indramayu. Semua berjalan pelan tapi pasti,” tambahnya.

Dedi menegaskan bahwa seluruh gagasan besar ini harus diikuti dengan tindakan konkret.

“Kita jangan berhenti di pikiran dan dokumen. Yang kita perlukan adalah kerja lapangan. Itu ukuran kemajuan,” tegasnya.

Manifesto MMS 2045 diharapkan menjadi fondasi baru kebangkitan Sunda Raya, sekaligus kontribusi penting bagi agenda nasional Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan tersebut, MMS menyerahkan Manifesto Peradaban Sunda Raya 2045, sebuah dokumen strategis yang dirumuskan melalui kajian mendalam, termasuk Sawala Maya I & II melalui Zoom serta musyawarah di Unpad pada 15 November lalu.

Presidium Pinisepuh MMS, Dindin S. Maolani, menegaskan bahwa persoalan Sunda hari ini bersifat sistemik dan tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah sektoral.

“Ini bukan sekadar daftar keluhan. Ini masalah struktural yang membutuhkan kepemimpinan kolektif dan keputusan strategis,” ujarnya.

MMS menilai kondisi Sunda Raya menghadapi berbagai tantangan serius diajtaranya ketimpangan fiskal atas eksploitasi kekayaan alam, kebudayaan yang makin tersisih, pendidikan yang tertinggal, ekonomi rakyat yang rapuh, hingga kepemimpinan kolektif yang belum terkonsolidasi.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ajak Warga Jabar Bangun Siklus Ekonomi Gotong Royong, dari Industri Kreatif hingga Pajak untuk Rakyat

Manifesto ini memuat empat agenda strategis menuju kebangkitan Sunda Raya di antaranya: 

1. Penguatan Jati Diri dan Kebudayaan Sunda melalui revolusi Pendidikan Karakter Sunda, kebijakan afirmatif bahasa dan toponimi, Dana Abadi Kebudayaan Sunda Raya.
2. Sunda jeung Sarakan jeung Sunda jang Nagara yang berfokus pada reforma keadilan fiskal nasional, integrasi Sunda Raya model Benelux, pencabutan moratorium pemekaran daerah, peninjauan kebijakan strategis nasional di Tatar Sunda.
3. Prioritas Pembangunan dan Kesejahteraan termasuk audit sistemik Proyek Strategis Nasional (PSN), reforma agraria kultural, pembangunan berbasis data presisi dan Indeks Kesejahteraan Sunda Raya.
4. Sistem Kepemimpinan Sunda melalui pembentukan Sunda Leadership Institute, konsolidasi Fraksi Sunda Raya di DPR/DPD/DPRD, penyusunan Buku Putih Perjuangan Sunda, pengakuan MMS sebagai mitra strategis negara.

“Kami menyerukan kebangkitan Sunda Raya agar tanah ini kembali bermartabat dengan keadilan fiskal, kesejahteraan rakyat, dan kepemimpinan yang terhormat,” kata Dindin.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Gulirkan Kompensasi Rp9 Juta per Kepala Keluarga Terdampak Tambang, Tegaskan Keadilan Ekonomi di Jawa Barat

Acara penyerahan manifesto turut dihadiri tokoh-tokoh nasional dan Sunda, seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiagus, Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief, Pinisepuh MMS Burhanudin Abdullah, Nu’man Abdul Hakim, Taufikurahman Ruki, Laksamana (Purn) Ade Supandi, Sekda Jabar Herman Suryatman, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya, dan PJ Gubernur Jabar 2023–2025 Bey Machmudin.

Selain itu, kehadiran masyarakat adat dari berbagai daerah seperti Kampung Naga, Cirebon, dan Bogor menambah legitimasi bahwa gagasan ini lahir dari akar budaya Sunda itu sendiri.

Ketua Panata Gawe MMS, Andri Perkasa Kantaprawira, menyoroti tajam ketimpangan fiskal yang dialami Jawa Barat.Jabar menyumbang Rp137 triliun, tetapi hanya menerima Rp78 triliun dari pusat.

“Jawa Timur menyumbang Rp120 triliun dan dapat Rp87 triliun. Kita saja sudah terpukul hanya dari perbandingan itu,” kata Andri.

MMS mendukung langkah Gubernur Dedi Mulyadi untuk memperjuangkan keadilan fiskal, termasuk dorongan pencabutan moratorium pemekaran sebagai salah satu jalan memperkuat APBD Jawa Barat.

“Kalau kita tidak bersuara, bagaimana Jabar dapat lebih? Penduduk kita banyak, kebutuhannya besar. Tanpa keadilan fiskal, pembangunan akan tertinggal,” pungkasnya.