Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Target Pemerintah Terlewat, Ekonomi 2026 Diproyeksikan Melemah?

Target Pemerintah Terlewat, Ekonomi 2026 Diproyeksikan Melemah? Kredit Foto: Wafiyyah Amalyris K
Warta Ekonomi, Jakarta -

INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 hanya mencapai 5%, lebih rendah dari target pemerintah dalam asumsi makro APBN 2026 yang dipatok 5,4%.

Adapun perkiraan pertumbuhan yang lebih rendah dipengaruhi tekanan global, konsumsi domestik yang belum pulih kuat, investasi yang belum ekspansif, serta pasar tenaga kerja yang rapuh.

Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 bertema “Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan” yang digelar di Jakarta, menjelaskan bahwa ketidakpastian global, termasuk perlambatan ekonomi Tiongkok, geopolitik Timur Tengah, dan fragmentasi perdagangan, menjadi faktor utama lemahnya ekspor, arus modal, dan stabilitas nilai tukar.

Baca Juga: Lapangan Kerja Tumbuh Pincang, INDEF: Industrinya Maju, Tenaga Kerja Tertinggal

Ia menyampaikan bahwa investasi masih bertumpu pada proyek padat modal yang memiliki efek pengganda kecil, sementara daya beli rumah tangga belum pulih akibat tekanan harga pangan dan energi. 

Selain itu, inflasi 2026 juga diperkirakan mencapai 3% year-on-year karena penawaran yang rigid di sektor pangan dan energi, stimulus pemerintah, dan rencana penyesuaian tarif listrik serta BBM nonsubsidi.

Dalam pembukaan seminar, Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listyanto, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia telah stagnan di kisaran 5% selama lebih dari satu dekade. 

Ia mempertanyakan apakah pertumbuhan yang terjadi selama ini benar-benar mencerminkan keadilan sosial-ekonomi. 

Baca Juga: INDEF Bahas Arah Ekonomi Berkeadilan 2026, Ekonom Soroti Konsumsi Rumah Tangga hingga Ancaman Oligarki

“Mesin pertumbuhan kita memerlukan perawatan ulang—bahkan, mungkin rekonstruksi arah pembangunan secara menyeluruh,” ujar Eko.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan perlunya perubahan pendekatan pengentasan kemiskinan dari trickle-down effect menjadi pemberdayaan. 

“Negara akan hadir secara langsung untuk mendorong peningkatan kapabilitas, kemandirian, dan pertumbuhan kesejahteraan secara berkelanjutan,” katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Azka Elfriza
Editor: Belinda Safitri

Advertisement

Bagikan Artikel: