BSN Tegaskan Pemerataan Infrastruktur Mutu jadi Langkah Penting Dorong Daya Saing Menuju Indonesia Emas 2045

Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kristianto Widiwardono, menegaskan peran penting Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) dalam memajukan perekonomian. Menurutnya, IMN merupakan faktor krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Kristianto menjelaskan lebih lanjut bahwa IMN mencakup tiga komponen utama, yakni standarisasi, akreditasi, dan metrologi. Ketiga elemen ini menjadi fondasi dasar yang sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor industri di dalam negeri.

Pentingnya IMN tersebut ditegaskan oleh Kristianto dalam konferensi pers Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Jakarta, Rabu (26/11/2025). 

"Dimana ketiga-tiganya itu menjadi fondasi digunakan untuk memperkuat ekonomi, memperkuat daya saing, sekaligus untuk perlindungan masyarakat dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, serta aspek lingkungan hidup,” ujar Kristianto.

 Baca Juga: Gelar RUPSLB, BSN Bidik Pertumbuhan Aset Tembus Rp100 Triliun dalam 2 Tahun

Meski menjadi fondasi mendongkrak daya saing industri domestik, namun pemerataan IMN bukan sesuatu yang mudah dilakukan, ada sederet tantangan yang merintanginya. Ketidakmerataan ini membuat para pelaku usaha mesti bekerja ekstra.

Berdasarkan data BSN, dari total 2.687 lembaga penilaian kesesuaian (LPK) dengan status aktif yang terakreditasi di Indonesia, sebanyak 1.704 atau 64,4% berada di Pulau Jawa. Sementara itu, wilayah Indonesia Timur memiliki 233 LPK terakreditasi atau sekitar 5% dari keseluruhan.

Untuk layanan sertifikasi produk, dari 140 lembaga sertifikasi yang terakreditasi secara nasional, sebagian besar berlokasi di pusat pertumbuhan ekonomi. Di kawasan Timur tersedia 8 lembaga sertifikasi produk.

Mengenai kondisi tersebut, Kristianto menyebutkan bahwa pihaknya akan berkolaborasi dengan sejumlah pihak, seperti di antaranya pemerintah daerah (Pemda) dan juga perguruan tinggi untuk dapat memperluas jangkauan layanan IMN agar pelaku usaha di seluruh wilayah dapat memperoleh pembuktian mutu secara lebih efisien.

"Kami sudah ada 56 MOU dengan perguruan tinggi, dan sudah cukup banyak laboratorium yang ada di perguruan tinggi. Sehingga diharapkan dengan adanya kolaborasi-kolaborasi ini, LPK itu bisa mulai tersebar merata ke, terutama ke luar pulau Jawa, terutama ke ibu negeri Timur," ungkapnya.