Mahendra Siregar Tekankan Pemerataan Akses Keuangan di Papua

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat agenda literasi dan inklusi keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan menggandeng Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerataan akses layanan keuangan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam kegiatan di Manokwari, Jumat, menegaskan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan menjadi prioritas agar perluasan pembangunan ekonomi berjalan lebih merata. Ia menilai akses yang mudah, aman, dan terjangkau akan mendukung UMKM memperkuat usaha serta memperluas sumber pembiayaan.

“Perluasan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan memerlukan kolaborasi yang kuat dengan TPAKD di dua provinsi,” ujar Mahendra.

Baca Juga: Marak Penipuan! OJK Ungkap Masyarakat Rugi Rp7,5 triliun

Program edukasi tersebut dijalankan melalui pelatihan UMKM, pengenalan produk perbankan, sosialisasi keuangan digital, serta peningkatan akses pembiayaan. OJK Papua Barat di Manokwari, yang juga membawahi Papua Barat Daya, menjadi pusat pelaksanaan inisiatif literasi agar setiap kegiatan lebih terarah dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

“Oleh karena itu, mulai tahun 2025 OJK resmi beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” lanjutnya.

Mahendra menambahkan bahwa penguatan literasi keuangan turut berperan sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal, seperti investasi bodong dan pinjaman online tidak terdaftar. Menurutnya, peningkatan pemahaman masyarakat akan berbanding lurus dengan pertumbuhan inklusi keuangan secara keseluruhan.

Baca Juga: Mirza Adityaswara: Literasi Finansial Kunci Ketahanan Ekonomi Nasional

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyampaikan harapan agar kehadiran OJK dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan daerah. Ia menilai kestabilan sektor tersebut akan menjadi fondasi dalam mendorong pengembangan sektor riil, termasuk UMKM dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan dana pensiun dinilai memiliki peran besar dalam memperluas akses pembiayaan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. “Supaya perekonomian masyarakat semakin meningkat, terutama yang berpenghasilan rendah juga mendapatkan akses pembiayaan yang sama,” kata Dominggus.

Dalam kesempatan itu, Dominggus meresmikan sekaligus mengukuhkan Budi Rahman sebagai Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya.