Kemen PPPA Komitmen Perkuat Cegah Perempuan dan Anak dari Kekerasan

“Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sudah ada enam aturan turunan yang mengatur penanganan kasus kekerasan. Kami juga menindaklanjuti dengan menyusun peraturan menteri mengenai petunjuk teknis sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan, termasuk tata kelola UPTD PPA yang merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024,” tutur Desy.

Momentum 16 HAKtP diharapkan dapat memperkuat aksi kolaboratif dalam mencegah kekerasan dan memastikan setiap perempuan di Indonesia mendapatkan hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Kemen PPPA mengajak seluruh lapisan masyarakat, media, komunitas, dan pemangku kepentingan untuk terus berperan aktif dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan.