Purbaya Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat Efisiensi Anggaran dan Injeksi Likuiditas

Kementerian Keuangan yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa siap mengoptimalkan instrumen fiskal untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo hingga 2029.

Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kemenkeu, Andriansyah, menyebut kementeriannya telah menyiapkan tiga strategi utama yang bergerak paralel demi menjaga momentum pemulihan dan akselerasi ekonomi nasional.

Ia memaparkan langkah tersebut meliputi pembukaan blokir anggaran atau efisiensi belanja kementerian/lembaga serta transfer ke daerah, penajaman insentif bagi kelas menengah, dan penguatan daya beli masyarakat. Ketiganya dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga keseimbangan sisi permintaan dan penawaran di tengah dinamika ekonomi global.

“Kami sudah melonggarkan dan membuka blokir anggaran ke K/L ataupun daerah,” ujar Andriansyah dalam diskusi Bloomberg Technoz di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Baca Juga: Kemenkeu Resmikan Asuransi BMN dengan Skema Pendanaan Pooling Fund Bencana

Ia menambahkan belanja pemerintah tahun depan tetap berpegang pada APBN 2026 dan belum ada rencana perubahan. Pemerintah lebih dulu ingin melihat perkembangan tahun berjalan sebelum mengajukan penyesuaian signifikan yang harus dibahas bersama DPR.

Pada ranah insentif, Kemenkeu mempertimbangkan melanjutkan PPN DTP untuk pembelian rumah senilai Rp2 miliar hingga Rp5 miliar pada 2026. Pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan program magang nasional untuk menyasar fresh graduate dan kelompok menengah.

“Program magang ini kami harapkan mendorong penyerapan tenaga kerja. Dengan terbukanya lapangan kerja, daya beli ikut terangkat,” kata Andriansyah.

Penguatan konsumsi masyarakat turut ditopang lewat keberlanjutan injeksi likuiditas ke perbankan pelat merah sekitar Rp276 triliun. Dana SiLPA tersebut tidak akan ditarik kembali ke Bank Indonesia hingga terserap sepenuhnya dan rencananya berlanjut pada 2026.

Kemenkeu menilai injeksi likuiditas mampu mendongkrak sisi penawaran, sedangkan perbaikan iklim usaha melalui debottlenecking mendorong permintaan kredit agar meningkat bertahap.

“Kebijakan fiskal tidak bisa bekerja sendirian. Dunia usaha dan masyarakat perlu ikut bergerak. Sektor keuangan itu jembatan bagi sektor riil,” papar Andriansyah.

Baca Juga: Kemenkeu: Dampak Bencana di Sumatra Belum Pengaruhi Arah Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Di sisi lain, Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede menyoroti perlambatan kecepatan peredaran uang (velocity of money) dan kredit. Ia mencatat sepanjang 2010 hingga paruh pertama 2025, kecepatan perputaran uang hanya di kisaran 2,5 persen.

“Rata-rata historisnya sekitar 1,21 persen dan sampai semester I 2025 cenderung menurun. Ini selaras dengan tren M0 dan dipengaruhi kebijakan KLM BI,” ujar Josua.

Ia menambahkan penempatan SAL pemerintah di BI pada 2025 relatif lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pola historis menunjukkan penempatan biasanya tinggi di awal tahun dan menurun menjelang akhir saat pembayaran belanja infrastruktur atau belanja modal.

Setelah pemerintah menempatkan dana SAL Rp200 triliun ke Himbara, Josua melihat likuiditas perbankan langsung menguat. Pertumbuhan DPK pada September mencapai 11,18 persen dan sepanjang 2025 pertumbuhannya lebih cepat dibanding kredit.

“Meski begitu, kredit terkendala dari sisi permintaan. Ini perlu dorongan kebijakan sektor-sektor usaha agar aktivitas ekonominya bangkit,” jelas Josua.

Ia menilai perlambatan investasi di sektor riil mempertegas tantangan tersebut. Hingga kuartal III 2025, FDI turun hampir 8 persen, sementara PMDN masih tumbuh 30 persen. Investor asing dinilai masih berhati-hati.

“Di pasar saham, obligasi, hingga SRBI, investor asing mencatatkan net sell sepanjang 2025. Pemerintah perlu membangun kembali kepercayaan agar permintaan kredit ikut pulih,” kata Josua.

Optimistis Target 2025 Tercapai

Andriansyah menyatakan keyakinannya bahwa target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen dapat diraih. Ia menilai berbagai kebijakan pro growth sudah bekerja, mulai dari likuiditas untuk Himbara, program magang nasional, paket kebijakan ekonomi 8+5+4, hingga BLTS Kesra.

“Angka yang kami sampaikan sudah berdasarkan kebijakan yang kami ambil dan akan kami jalankan,” ucapnya.

Ia mengakui bencana di Sumatra memberi dampak terhadap PDRB, tetapi penanganan dan rehabilitasi berjalan terukur. Pemerintah terus memantau kebutuhan anggaran tambahan sambil mengukur potensi pengaruhnya terhadap proyeksi.

Dampak bencana disebut tidak akan menggeser terlalu jauh asumsi pertumbuhan 5,2 persen dalam APBN. Pemerintah menegaskan langkah-langkah stabilisasi ekonomi tetap berjalan dan penguatan kebijakan fiskal terus dipacu.