KKP Butuh Ribuan Tenaga Kerja di Industri Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan industri kelautan dan perikanan membutuhkan banyak tenaga kerja yang sesuai dengan sektor tertentu.

Sehingga dalam menyiapkan sumber daya manusia kompeten, KKP baru-baru ini menggelar sarasehan pelatihan dan sertifikasi dengan lebih dari 500 peserta dari kementerian/lembaga, dunia usaha, asosiasi pekerja, manning agent, akademisi, hingga lembaga pelatihan.

Baca Juga: Keberlanjutan Unsur Penting Bagi Masa Depan Industri RI

“Estimasi kebutuhan tenaga kerja lebih dari 10 ribu orang, mulai dari teknisi budi daya, tenaga kerja kawasan nila salin, hingga awak kapal perikanan,” jelas Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta, dikutip dari siaran pers KKP, Jumat (12/12).

Nyoman menilai tantangan yang dihadapi seperti kesenjangan kompetensi, terbatasnya tenaga kerja tersertifikasi, belum meratanya layanan uji kompetensi, dan rendahnya adopsi teknologi masih harus diatasi. Karena itu, transformasi pelatihan dan sertifikasi menjadi agenda penting untuk memastikan pengembangan SDM sejalan kebutuhan industri. 

“Pelatihan dan sertifikasi dirancang dengan standar nasional dan internasional serta terintegrasi hingga proses penempatan kerja,” tegasnya.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, pihaknya telah memperkenalkan platform digital E-LAUT, sistem yang memantau pelatihan, minat masyarakat, kompetensi, hingga peluang kemitraan. E-LAUT dikembangkan untuk mendorong layanan pelatihan dan sertifikasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data, sekaligus memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses pelatihan dan uji kompetensi.

Kepala Puslat KP, Lilly Aprilia Pregiwati, dalam laporannya menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk memperkuat ekosistem pelatihan–sertifikasi–penempatan. 

Ia menyoroti kebutuhan percepatan kurikulum berbasis industri, digitalisasi pembelajaran, perluasan sertifikasi AKP, serta peran industri dan akademisi dalam memastikan lulusan terserap secara optimal. 

“Kami mempertemukan kebijakan, kompetensi, dan peluang kerja agar SDM KP lebih siap masuk pasar kerja,” ujarnya.