Pemerintah Telah Kucurkan Rp268 Miliar Tangani Bencana Sumatra

Pemerintah mempercepat penanganan wilayah terdampak bencana di Aceh dan sejumlah daerah di Sumatra dengan menyalurkan anggaran darurat Rp268 miliar, bantuan logistik, serta menambah pasukan pembersihan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, sejak hari ketiga pascabencana, pemerintah pusat telah mengerahkan Satpol PP, pemadam kebakaran, BPBD, TNI, Polri, Basarnas, dan BNPB ke lokasi terdampak. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar telah disalurkan, terdiri atas Rp60 miliar untuk tiga provinsi terdampak dan Rp208 miliar bagi 52 kabupaten/kota.

“Anggaran ini digunakan untuk kebutuhan individual masyarakat, seperti pakaian, sabun, sampo, serta kebutuhan bayi dan perempuan,” ujar Tito, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Baca Juga: Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Sementara untuk Korban Banjir Sumatra

Selain anggaran tunai, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan logistik berupa beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Dukungan tambahan datang dari daerah lain yang masih memiliki sisa anggaran, dengan nilai solidaritas mencapai Rp46 miliar.

“Solidaritas tersebut termasuk pengiriman tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian langsung ke kabupaten terdampak seperti Tamiang dan Tapanuli Tengah,” kata Tito.

Dalam upaya mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi warga, Kementerian Dalam Negeri menurunkan sembilan tim khusus untuk membantu pengurusan ulang dokumen penting yang hilang akibat bencana. Layanan tersebut mencakup penerbitan kembali KTP, akta kelahiran, ijazah, sertifikat, surat kendaraan bermotor, hingga buku tabungan, dan diberikan secara gratis.

Terkait relokasi, Tito menyebut pemerintah akan memindahkan sejumlah desa yang dinilai tidak aman akibat potensi longsor dan banjir. Proses relokasi dilakukan bersama pemerintah kabupaten setempat, dengan menyiapkan administrasi pemerintahan baru tanpa mengubah nama desa.

Di sisi logistik nonpangan, pemerintah menerima tawaran bantuan dari sejumlah perusahaan garmen berupa 125.000 potong pakaian hasil reject ekspor. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pengiriman bantuan tersebut tanpa pengenaan PPN, dengan syarat distribusi dilakukan melalui instansi resmi agar tepat sasaran.

“Distribusi harus melalui jalur resmi, Kemendagri dan kementerian terkait, supaya pengawasan dan penyalurannya jelas,” ujar Tito.

Baca Juga: Bencana Sumatra, TNI Turunkan 35.477 Personel dan Pasang 50 Jembatan Bailey

Selain itu, pemerintah juga menambah pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) untuk mempercepat pembersihan lumpur dan puing-puing di wilayah terdampak. Langkah ini diiringi dengan percepatan perbaikan rumah rusak ringan, yang ditargetkan dapat menurunkan jumlah pengungsi hingga 30–40 persen.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya verifikasi kondisi rumah rusak secara berjenjang, mulai dari kepala desa, camat, bupati atau wali kota, hingga BNPB, guna memastikan bantuan perbaikan tepat sasaran.

Melalui langkah terpadu tersebut, pemerintah berharap pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatra dapat berjalan lebih cepat, sehingga kebutuhan dasar masyarakat, bantuan pangan, serta akses administrasi dapat segera kembali normal.