Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemerintah Telah Tarik Utang Baru Rp614 Triliun Hingga November 2025

Pemerintah Telah Tarik Utang Baru Rp614 Triliun Hingga November 2025 Kredit Foto: Cita Auliana
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa pemerintah telah menarik utang baru Rp614,9 triliun hingga 30 November 2025. Angka tersebut setara 84,06% dari total target Rp731,5 triliun dalam laporan semester. Pembiayaan utang tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode November 2024 yang hanya mencapai Rp483,6 triliun.

“Pembiayaan utang telah direalisasikan Rp614,9 triliun rupiah daniIni adalah 84 persen dari total outlook Rp731,5 triliun,” kata Suahasil dalam kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA Desember 2025, Jakarta, Kamis (18/12/2025). 

Suahasil mengatakan pembiayaan tersebut masih sejalan dengan kebutuhan untuk menutup defisit APBN yang di proyeksi mencapai 2,78% terhadap produk domestik bruto (PDB). Saat ini, defisit APBN tercatat sebesar 2,35% PDB, masih di bawah target proyeksi defisit APBN 2025.

Baca Juga: BI Catat Utang Luar Negeri RI Turun Jadi US$423,9 miliar di Oktober 2025

“Jadi, defisit saat ini 2,35 persen dari PDB, itu on track. Biasanya Sukanya disebutnya pakai tekor. Ini on track, menuju desain dari APBN. Ini on track, menuju desain dari APBN,” terangnya. 

Selain itu, Kemenkeu telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya senilai Rp85,6 triliun untuk mengurangi kebutuhan penerbitan surat berharga negara (SBN).

“Pemenuhan pembiayaan ini terkendali melalui langkah antisipatif, seperti prefunding, ketersediaan kas yang memadai, serta active cash dan debt management, termasuk penempatan dana Rp200 triliun di perbankan umum,” tuturnya.

Baca Juga: Purbaya Tarik Utang Baru Rp570,1 triliun Hingga Oktober 2025

Suahasil menyatakan, pengelolaan utang bersinergi bersama Bank Indonesia (BI), kata Suahasil. Sinergi ini berupa skema debt switch pada Surat Berharga Negara (SBN) pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo. Skema ini diambil untuk mengurangi risiko refinancing.

“Selanjutnya, pemerintah terus bersinergi secara solid dg bank indonesia, untuk menangani debt switch untuk pembiayaan sbn yang saat itu kita terbitkan saat covid, yang telah jatuh tempo. SBN yang telah kita terbitkan saat covid yang lalu, ada yg jatuh tempo di 2025, 2026, 2027, 2028. Untuk yg jatuh tempo ini, kita bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching,” pungkasnya.

Pembiayaan defisit anggaran juga dilakukan melalui pembiayaan non-utang, yang hingga akhir November telah mencapai Rp41,4 triliun, atau 59,57% dari outlook sebesar Rp69,5 triliun.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Cita Auliana
Editor: Annisa Nurfitri

Advertisement

Bagikan Artikel: