KKP Sebut Hoaks Perizinan Usaha Perikanan Tidak Dikeluarkan

Kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban PNBP menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung tata kelola perikanan yang bertanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara.

“Kami tegaskan kembali PNBP itu adalah salah satu instrumen negara untuk memastikan distribusi manfaat dari eksploitasi sumber daya sesuai amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Hasil dari PNBP dikembalikan kepada masyarakat melalui pembiayaan pembangunan, termasuk bantuan kepada nelayan kecil, bahkan 80% di antaranya dikelola langsung pemerintah daerah,” tandas Latif.

Ditjen Perikanan Tangkap terus mendorong pelaku usaha untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, termasuk kewajiban PNBP, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menegaskan pentingnya reformasi tata kelola perizinan sektor kelautan dan perikanan guna memberikan kepastian berusaha, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta mendorong optimalisasi penerimaan negara melalui PNBP agar manfaat pengelolaan sumber daya dapat dirasakan seluruh masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan sumber daya ikan.