Rupiah Tetap Tertekan Meski Dolar Turun, Indef Baca Karena Ini

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti pelemahan rupiah meskipun dolar Amerika Serikat turun secara global. Kondisi tersebut dinilai menandakan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak semata dipicu faktor eksternal, melainkan berasal dari persoalan domestik, terutama meningkatnya kerentanan fiskal dan persepsi risiko terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef Rizal Taufikurahman menyampaikan bahwa pasar keuangan menilai rupiah sebagai indikator paling dini atas meningkatnya risiko fiskal. Menurutnya, investor tidak hanya mencermati besaran defisit APBN, tetapi juga arah dan konsistensi kebijakan fiskal pemerintah.

“Kalau kita bicara defisit fiskal, itu adalah sinyal kredibilitas. Market tidak hanya melihat level defisitnya, tetapi melihat ke mana arahnya dan seberapa konsisten pemerintah mengelolanya,” ujar Rizal dalam diskusi publik INDEF, Selasa (27/1/2026).

Baca Juga: Pelemahan Rupiah Bisa Lebarkan Defisit APBN 2025 hingga Rp26 Triliun

Ia menjelaskan, defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang kembali melebar hingga 2025 menunjukkan bahwa kerentanan fiskal secara struktural belum sepenuhnya terselesaikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko memperlebar defisit ke depan dan berpotensi mendekati atau melampaui ambang batas 3% PDB, sehingga menekan kepercayaan pasar.

Tekanan tersebut tercermin lebih cepat pada pergerakan nilai tukar. Rizal menegaskan, dibandingkan indikator fiskal lainnya, nilai tukar bereaksi paling awal karena mencerminkan penyesuaian portofolio investor secara real time.

“Nilai tukar itu early warning. Ia bereaksi lebih cepat karena mencerminkan ekspektasi pasar terhadap arah defisit, kebutuhan pembiayaan, dan potensi tekanan kebijakan ke depan,” katanya.

Situasi ini dinilai semakin kontras karena terjadi saat dolar Amerika Serikat justru melemah secara global. Peneliti INDEF Abdul Manap Pulungan mencatat indeks dolar AS (dollar index/DXY) turun dari kisaran 108 pada 2024 menjadi sekitar 97 pada 2025. Secara teori, pelemahan dolar membuka peluang penguatan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Namun, rupiah justru gagal memanfaatkan momentum tersebut. Pada 2025, asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN dipatok di level Rp16.000 per dolar AS, sementara realisasi bergerak di kisaran Rp16.700 per dolar AS.

“Ketika dolar melemah, idealnya rupiah menguat. Tapi yang terjadi tidak demikian. Ini menunjukkan ada persoalan di sisi internal,” ujar Abdul Manap.

Baca Juga: Utang Valas Tinggi, Rupiah Rentan Guncangan

Ia menambahkan, kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah negara kawasan seperti Thailand dan Malaysia yang relatif mampu memanfaatkan pelemahan dolar untuk memperkuat mata uangnya. Sebaliknya, rupiah cenderung bergerak searah dengan mata uang negara yang memiliki ketahanan fundamental lebih lemah.

INDEF juga menyoroti rasio utang pemerintah terhadap PDB yang terus meningkat dan mendekati 40%. Meski masih di bawah batas legal 60%, rasio tersebut dinilai mempersempit ruang fiskal, terutama jika penurunannya tidak ditopang perbaikan struktur fiskal yang berkelanjutan.

“Kalau penurunan rasio utang hanya ditopang oleh faktor sementara seperti harga komoditas atau pertumbuhan nominal, market akan melihat kapasitas fiskal kita untuk menyerap guncangan menjadi terbatas,” kata Rizal.

Tekanan fiskal tersebut tercermin pada pasar keuangan melalui kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), pelebaran credit default swap (CDS), serta kecenderungan arus modal asing keluar dari pasar obligasi domestik.

“Stabilitas rupiah tidak bisa dijaga hanya dengan instrumen moneter. Ia harus ditopang oleh fiskal yang kredibel, terutama dari kualitas belanja dan keberlanjutan pembiayaan,” ujar Rizal.