Perdagangan Karbon Jalan Juni 2026, Hashim: Miliaran Dolar Masuk RI

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, memastikan perdagangan karbon (carbon market) di Indonesia akan mulai beroperasi penuh pada akhir Juni 2026. Langkah ini menyusul terbitnya regulasi baru yakni Perpres Nomor 10 Tahun 2025.

Hashim menyebut aturan ini sebagai terobosan besar yang telah dinantikan komunitas internasional selama satu dekade. Melalui aturan ini, sistem registrasi karbon akan diintegrasikan menjadi Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK).

"Dan saya bisa laporkan bahwa pemerintah sudah menentukan akhir bulan Juni ini semua carbon markets akan operasional," ujar Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2026, di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Baca Juga: Potensi Jumbo, RI Bidik Jadi Pusat Karbon Asia

Hashim menjelaskan, kepastian hukum melalui Perpres tersebut menjadi kunci utama menarik minat investor global. Pemerintah memprediksi arus modal dalam jumlah besar akan mulai masuk pada bulan Juli mendatang.

"Dan bulan Juli, kita berharap bahwa perdagangan cukup besar, sudah bisa dihitung dan diestimasi bisa miliaran dolar bisa masuk ke Indonesia," tuturnya.

Baca Juga: Regulasi CCS Rampung, Indonesia Siap Eksekusi Bisnis Karbon 577 Gigaton

Optimisme ini didasari pada respon positif dari para pelaku pasar karbon di New York, Brasil, hingga London yang ia temui saat mendampingi lawatan Presiden Prabowo Subianto awal Januari 2026. Menurut Hashim, isi dari Perpres tersebut telah mengakomodasi keinginan dunia internasional terhadap standar pasar karbon yang kredibel.

"Dan menurut pelaku-pelaku internasional, Perpres 10 ini bisa disebut sempurna. Semuanya yang diinginkan oleh internasional, dunia internasional, itu tercantum, tertera di dalam Perpres 10 2025," pungkasnya.