Purbaya Tegaskan Thomas Djiwandono Tak Ganggu Independensi BI, Koordinasi Fiskal-Moneter Tetap Jalan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) tidak akan mengganggu independensi bank sentral.

Purbaya menepis anggapan bahwa masuknya Thomas ke BI merupakan titipan untuk memengaruhi kebijakan moneter. Pasalnya, tanpa menempatkan Thomas pun, Kementerian Keuangan memiliki jalur resmi untuk berkoordinasi dengan BI.

“Jadi, bahkan dalam kondisi saat ini, saya selalu dapat mengirim orang-orang saya ke rapat kebijakan bank sentral. Jadi saya tidak perlu menempatkan Tommy di bank sentral untuk memengaruhi pola pikir mereka,” kata Purbaya di Shangri La Hotel, Jakarta, Selasa (4/2/2026).

Baca Juga: Purbaya Pede Burden Sharing Tak Lagi Diperlukan, Kondisi Fiskal Kuat

Ia menjelaskan, kehadiran perwakilan Kementerian Keuangan dalam rapat Dewan Gubernur BI merupakan bentuk sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Menurutnya, mekanisme tersebut tidak dapat diartikan sebagai ancaman terhadap independensi bank sentral.

“Itu tidak berarti kita mengancam independensi bank sentral dengan melakukan hal seperti itu,” tuturnya. 

Baca Juga: Proyeksi Ekonomi Kuartal IV 2025 Capai 5,4%, Purbaya: Saya Ga Intervensi BPS

Purbaya menjelaskan, koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter juga diterapkan di berbagai negara lain, seperti Jepang dan Selandia Baru. Bahkan, Indonesia mengadopsi kebijakan dan regulasi serupa dari negara-negara tersebut.

“Jadi, kami menjalankan kebijakan moneter dan fiskal secara terpisah tanpa memengaruhi independensi bank sentral. Namun pada saat yang sama, kami memiliki jalur koordinasi. Ini tetap satu negara. Kita tidak ingin ada negara di dalam negara,” terangnya.