Seskab Teddy: Diplomasi Presiden Prabowo Berorientasi pada Hasil Nyata dan Kepentingan Nasional

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa setiap diplomasi luar negeri Indonesia yang dilakukan selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia. 

Penekanan tersebut disampaikan Presiden saat bertemu sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi di bidang hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, pada Rabu, 4 Februari 2026.

Baca Juga: Mantan Menlu, Wamenlu dan Tokoh Politik Luar Negeri Apresiasi Dialog Terbuka Presiden Prabowo Bahas Arah Kebijakan Global

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, hal tersebut tercermin dari berbagai capaian strategis yang diraih Indonesia dalam satu tahun terakhir.

Sejumlah capaian tersebut antara lain bergabungnya Indonesia dengan BRICS yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia. 

“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” tulis Seskab Teddy, dikutip Kamis (5/2).

Selain itu, Seskab Teddy menjabarkan capaian strategis lainnya, seperti keberhasilan penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa dan kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Capaian konkret lainnya termasuk partisipasi Indonesia dalam perjanjian perdamaian Palestina yang dinisiasi oleh Amerika Serikat. 

“Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan,” kata Seskab Teddy.   

Terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), Seskab Teddy menjelaskan bahwa keanggotaan dalam forum tersebut bersifat tidak tetap dan Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu.

Sementara untuk dana sebesar USD1 miliar yang dikaitkan dengan keanggotaan BoP, Seskab mengatakan bahwa dana tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. 

“Saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan,” katanya.