Hitung-hitungan dari PDIP, BPJS Kesehatan Seharusnya Gratis 100 Persen

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Charles Honoris mengatakan berdasarkan hitungannya BPJS Kesehatan seluruh masyarakat Indonesia bisa ditanggung gratis oleh pemerintah.

"Bapak dan ibu saya ingin mengajak kita semua untuk membuka diri dan berdiskusi tentang suatu skenario lain, di luar pekerja formal, PNS, TNI dan Polri kepesertaan BPJSnya ditanggung oleh negara. Bisa enggak? Bisa! Mampu enggak? Menurut saya mampu," kata Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas dan Dirut BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ia lalu merinci perhitungan peserta BPJS saat ini diluar dari beberapa profesi yang sudah terdaftar atau ditanggung negara.

Baca Juga: Cuci Darah Aman, BPJS Aktifkan Kembali 102.921 PBI Katastropik

"Saya coba buat hitung hitungannya. jumlah penduduk 280 juta, ada 38 juta pekerja formal, 28 juta PNS/TNI/Polri, 4,5 juta pensiunan PNS/TNI/Polri, jadi jika dikurangi ada 216,5 juta" ujarnya.

Ia memaparkan, dengan penghitungan ini, Indonesia bisa mencapai 100 persen universal health coverage seperti yang dicita-citakan pemerintah.

"Jika 216,5 juta jiwa tersebut dikalikan 42.000 rupiah, berarti 9,07 triliun per bulan, dikali 12 bulan atau satu tahun berarti 108,8 triliun per tahun. Dengan demikian kita bisa mencapai UHC (Universal Health Coverage) 100% dan keaktifan peserta 100%" ucapnya.

Charles menambahkan sebenarnya hal ini hanya membutuhkan political will dari negara saja, mirip seperti yang dilakukan untuk program MBG.

"Mampu enggak? Mampu! Kemarin Pak Menkeu sudah bilang bahwa 'uang kita banyak'. Sekarang tinggal membutuhkan political will negara. hal tersebut sama seperti ketika pemerintah mencangkan program MBG kan?," tambahnya.

Lalu kemudian Charles mencoba membuat penghitungan berdasarkan anggaran MBG saat ini.

"Serapan anggaran MBG di tahun 2025, serapannya 81,6% dari 71 triliun. Andaikan angggaran yang dicanangkan pada 2026 ini sebesar 335 triliun serapannya misalnya 85%. Artinya yang tidak terserap 50 triliun. 50 triliun ditambakan 56 triliun yang sudah dianggarkan oleh PBI, ditotal jadi 106 triliun, " tuturnya.

"Tinggal tambah sedikit, 100% Warga Negara Indonesia sudah bisa dijamin kepesertaannya oleh BPJS Kesehatan," tutupnya.