Pemerintah Dinilai Abai Terhadap Peringatan Ekonom, Baru Respons Setelah Sorotan MSCI & Moody's

Pemerintah dinilai kurang responsif terhadap berbagai peringatan yang telah lama disampaikan para ekonom dalam negeri. Isu-isu yang kini menjadi perhatian lembaga internasional seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Moody’s Ratings disebut telah disuarakan ekonom nasional sejak satu hingga tiga tahun terakhir.

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengungkapkan bahwa berbagai concern terkait stabilitas, tata kelola, serta arah kebijakan ekonomi kerap disampaikan kepada pemerintah. Namun, menurutnya, masukan tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai.

“Namun, sayangnya tidak mendapatkan respons dari pemerintah. Ketika dinarasikan oleh institusi asing, responsnya justru luar biasa,” ujarnya dalam diskusi Prospek Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s yang digelar secara daring, Rabu (18/2/2026).

Sikap tersebut, kata Wijayanto, menimbulkan kesan bahwa peringatan dari luar negeri lebih didengar dibandingkan masukan dari dalam negeri.

Baca Juga: Di Balik MSCI, Ekonom Ungkap Masalah Besar Pasar Modal Indonesia

Ia mencontohkan, dari tujuh desakan ekonomi yang sebelumnya dirumuskan oleh ekonom Indonesia, setidaknya tiga poin kini menjadi sorotan utama Moody’s.

“Seperti cut and paste. Artinya, validitas concern para ekonom kita sebenarnya pantas dijadikan acuan oleh pemerintah,” jelasnya.

Sebelumnya, Moody’s Ratings resmi mengubah outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif, dengan sorotan utama pada menurunnya kepastian dan konsistensi kebijakan yang dinilai berisiko melemahkan efektivitas kebijakan serta kredibilitas institusional pemerintah. Meski demikian, peringkat kredit Indonesia tetap dipertahankan pada level Baa2 (investment grade).

Dalam penilaiannya, Moody’s mencatat melemahnya koherensi proses pengambilan kebijakan dan efektivitas komunikasi pemerintah sepanjang setahun terakhir. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar saham dan nilai tukar, serta penurunan skor Indonesia pada sejumlah indikator global terkait efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi.

Moody’s menilai pelemahan tersebut berpotensi mencerminkan penurunan kekuatan institusional dibandingkan dengan asumsi sebelumnya.

Baca Juga: Hashim Sebut Gonjang-Ganjing Pasar Usai MSCI Hantam Investor Ritel

Lembaga pemeringkat itu juga menyoroti arah kebijakan fiskal yang semakin bertumpu pada belanja publik untuk mendorong pertumbuhan, di tengah basis penerimaan negara yang dinilai masih lemah. Menurut Moody’s, strategi tersebut meningkatkan risiko defisit fiskal yang lebih lebar apabila tidak disertai reformasi penerimaan yang kredibel dan berkelanjutan.

Selain itu, pembentukan dana kekayaan negara Danantara turut menjadi perhatian. Dengan kewenangan atas aset badan usaha milik negara (BUMN) dalam skala besar, ketidakjelasan terkait tata kelola, prioritas investasi, serta koordinasi kebijakan dinilai berpotensi menambah ketidakpastian dan memunculkan risiko kewajiban kontinjensi bagi negara, terutama melalui tekanan terhadap kebijakan dividen dan kesehatan keuangan BUMN.