Pemerintah Permudah Ekspor Lewat Pelabuhan dan Bandara

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempermudah ekspor melalui optimalisasi pelabuhan dan bandar udara (bandara). Tak hanya itu, pemerintah juga akan menyederhanakan regulasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam “Indonesia Economic Outlook 2026” yang diselenggarakan di Wisma Danantara belum lama ini. Kegiatan ini menjadi forum yang sangat strategis untuk menjelaskan dan menyelaraskan visi dan langkah bersama dalam mendorong perekonomian nasional.

“Kita akan permudah ekspor, buka pelabuhan-pelabuhan, lapangan-lapangan terbang untuk ekspor langsung. Kita akan permudah regulasi, supaya menumbuhkan kegiatan ekonomi,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Rabu (18/2).

Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sesi laporan memaparkan bahwa salah satu pilar menuju pertumbuhan ekonomi 8%, dari sisi permintaan adalah peningkatan ekspor, di mana sepanjang tahun 2025 tercatat peningkatan ekspor komoditas non-migas berhasil mencapai 7,66%. Dua komoditas utama andalan ekspor RI mampu tumbuh sangat baik di 2025, yaitu CPO dan Turunannya (HS.15) tumbuh tinggi 27,94% dengan share terbesar 12,73% dari total ekspor, dan Besi dan Baja (HS.72) yang tumbuh 8,41% dengan share 10,37% dari total ekspor.

Secara sektoral, peningkatan nilai ekspor kita di 2025 disumbang oleh sektor Industri Pengolahan yang mencapai kontribusi 10,77%, dan mampu tumbuh 14,47%. Demikian juga ekspor menurut negara tujuan, dua negara tujuan utama ekspor kita mengalami kenaikan cukup tinggi. Ekspor ke Tiongkok tumbuh 7,11% dengan kontribusi sebesar 24,02% dan ekspor ke Amerika tumbuh 16,66% dengan share sebesar 11,47% dari total ekspor. 

“Ekspor kita, khususnya komoditas non-migas,  merupakan pilar penting mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sepanjang 2025 mampu tumbuh kuat 7,66%. Bahkan ekspor ke Amerika mampu tumbuh lebih dari 16%, di tengah dinamika kebijakan tarif dari Presiden Trump,” terang Menko Airlangga. 

Baca Juga: Purbaya Pastikan THR ASN Termasuk TNI dan Polri Cair, Kapan?

Dari sisi pelaku usaha, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menyampaikan apresiasi langkah Pemerintah yang merilis berbagai paket kebijakan ekonomi, di tengah situasi dunia yang masih menghadapi tantangan ketidakpastian global, kebijakan tarif Trump, geopolitik dan konflik di berbagai Kawasan. Namun demikian, para pelaku usaha mengingatkan biaya logistik yang masih belum kompetitif. 

“Ini adalah bagian dari yang disebut high cost economy,” terang Shinta. Pengusaha siap kerjasama dengan Pemerintah menghadapi situasi sulit akibat tekanan global, namun kerjasama ini memerlukan komitmen untuk penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan.

Dari pertemuan APINDO dengan Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu, disampaikan bahwa Presiden sangat memahami berbagai persoalan, termasuk terkait dengan birokrasi dan implementasi kebijakan di lapangan yang kerap tidak sejalan dengan semangat penyederhanaan aturan dan prosedural. Untuk mendorong ekspor dan peningkatan daya saing nasional, tidak hanya bertumpu pada keberhasilan menyepakati perjanjian perdagangan, tetapi juga pembenahan struktural di dalam negeri. Debottlenecking, deregulasi, penyederhanaan prosedur dan perizinan, efisiensi logistik, dan biaya produksi, menjadi kunci agar industri dan produk Indonesia mampu bersaing.

Kehadiran Presiden Prabowo yang memberikan sambutan utama pada acara ini, menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk terus menjaga optimisme ekonomi nasional, di tengah berbagai tantangan global. Momentum ini menjadi titik penting untuk terus memperkuat daya saing, mendorong ekspor, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas untuk masyarakat.