Melihat Prospek dan Arah Pasar Modal Pasca Peringatan MSCI dan Moody's

Topik "Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s" jadi pembahasan dalam diskusi panel yang digelar Universitas Paramadina, Rabu 18 Februari 2026.

Dalam sambutannya, Prof. Didik J. Rachbini mengawali dengan metafora pasar modal sebagai sebuah "bendungan" besar yang menghubungkan keuangan domestik dengan pasar global, serta berperan mengairi berbagai sektor bisnis. Ia mencontohkan bagaimana pendanaan pasar modal pernah menjadi tulang punggung ekspansi First Media di masa lalu.

Namun, Prof. Didik juga menyoroti kondisi terkini pasar modal yang digambarkannya sangat sensitif, bak "kerang hijau" yang menyerap polusi di laut. Menurutnya, gejolak pasca pernyataan MSCI mengindikasikan adanya "penyakit" dalam tata kelola pasar modal Indonesia. Ia menegaskan bahwa institusi seperti Morgan Stanley adalah gerbang menuju pasar keuangan internasional, sehingga lingkungan pasar modal harus dijaga kesehatannya.

Lebih lanjut, ia menyoroti akar permasalahan yang terletak pada buruknya tata kelola (governance), perlunya pendalaman pasar (market deepening), dan penguatan investor domestik.

Prof. Didik menyebut faktor paling penting yang harus disadari adalah bahwa pasar modal sangat sensitif terhadap stabilitas makro. Jika pengelolaan APBN terlihat tidak kredibel, pasar akan lari.

Senada dengan Prof. Didik, Dr. Wijayanto Samirin menilai bahwa pernyataan Morgan Stanley datang di waktu yang tidak tepat, yaitu ketika portofolio investasi di Indonesia tengah mengalami tekanan berat.

Ia memaparkan data bahwa pada kuartal III-2026, investasi portofolio mencatatkan arus keluar bersih (outflow) hingga 14 miliar dolar AS, sebuah kejadian yang tidak biasa karena selama ini selalu positif. Dampaknya, dana asing menjadi ragu dan arus keluar modal domestik semakin deras.

Dr. Wijayanto mengibaratkan keriuhan di pasar modal hanya sebagai "puncak gunung es" dari masalah fundamental yang lebih besar. Ia mengingatkan bahwa meskipun pasar modal memiliki standar regulasi tertinggi, penegakan hukumnya masih lemah.

Ia juga menyoroti keputusan Moody's yang menurunkan peringkat utang Indonesia akibat kebijakan yang tidak terprediksi, tata kelola buruk, dan risiko fiskal yang tinggi.

"Fokus Moody's dan MSCI sebenarnya sudah dinarasikan oleh ekonom lokal 2-3 tahun lalu, tapi sayang tidak mendapat respons cukup dari pemerintah. Pembelajarannya, kita harus lebih peka mendengar peringatan dini dari dalam negeri sebelum ditegur lembaga asing," ujarnya.

Di tengah sorotan negatif, Primus Dorimulu menyampaikan pandangan yang lebih optimis. Ia menilai secara umum kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo sudah on the track, dengan produk domestik bruto (PDB) kuartal IV-2025 tumbuh 5,11 persen dan meningkat menjadi 5,39 persen secara tahunan.

Primus mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya, yang dinilainya mampu membaca situasi dengan menginjeksi dana ke perbankan untuk mendorong penyaluran kredit di tengah daya beli masyarakat yang stagnan.

Ia kemudian memaparkan delapan langkah reformasi yang telah diambil pemerintah untuk merespons krisis kepercayaan dan evaluasi dari MSCI, antara lain:

• Menaikkan batas minimum free float saham menjadi 15 persen.
• Memperjelas transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO) untuk mencegah manipulasi.
• Memperkuat penegakan hukum terhadap manipulasi pasar.
• Mendorong demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tata kelola yang lebih independen.
• Merevisi aturan limit investasi bagi asuransi dan dana pensiun di pasar saham.
• Meningkatkan transparansi data kepemilikan saham melalui KSEI.
• Memperkuat tata kelola emiten dan pendidikan bagi direksi serta komisaris.
• Meningkatkan sinergi kelembagaan antara pemerintah, OJK, dan SRO.

Primus mengungkapkan, reformasi ini bertujuan merespons evaluasi MSCI dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.