Alumni LPDP Ogah Anaknya Jadi WNI, Purbaya: Yang Ngeledek Indonesia, Dia Akan Nyesel

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi viralnya pernyataan seorang warga negara Indonesia berinisial DS, yang mengaku sebagai alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), di media sosial.

Pernyataan DS berbunyi “cukup saya WNI, anak jangan” menuai kritik publik karena dinilai mencerminkan pesimisme terhadap masa depan Indonesia.

Purbaya menyatakan pandangan tersebut tidak mencerminkan kondisi nasional yang sesungguhnya dan mengabaikan potensi Indonesia ke depan.

Baca Juga: Purbaya Umumkan APBN Tekor Rp54,6 triliun di Awal Tahun 2026

Ia menilai pernyataan tersebut berpeluang disesali di masa mendatang.

“Teman-teman banyak yang ngeledekin, ‘Oh Indonesia jelek’, termasuk yang kemarin itu dia bilang anaknya jangan warga negara Indonesia. Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel, karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget,” kata Purbaya dalam APBN KiTa Edisi Februari 2026, Senin (23/2/2026).

DS sebelumnya menjadi sorotan publik setelah pernyataannya tersebar luas dan memicu perdebatan terkait nasionalisme serta tanggung jawab moral penerima beasiswa negara.

Diskursus tersebut turut menyoroti peran negara dalam membiayai pendidikan serta ekspektasi kontribusi penerima beasiswa terhadap pembangunan nasional.

Program beasiswa LPDP dirancang untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Skema beasiswa ini mencakup berbagai jalur, termasuk afirmasi dan targeted, guna memperluas kesempatan pendidikan bagi kelompok prioritas.

Baca Juga: Kemenkeu Klarifikasi Pernyataan Purbaya Soal Gugatan Guru Honorer Terhadap UU APBN 2026

Hingga 31 Desember 2025, dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP tercatat mencapai Rp180,80 triliun. Dari sisi penerima manfaat, total 58.444 orang telah memperoleh beasiswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29.638 orang merupakan penerima Beasiswa Afirmasi dan Targeted yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok prioritas.