Kemkomdigi Cegah Vendor Lock-In Dalam Rencana Induk Pemerintahan Digital Nasional 2025–2045

Salah satu penekanan utama dalam Rencana Induk Pemerintahan Digital Nasional 2025–2045 adalah mencegah ketergantungan terhadap pihak tertentu, atau vendor lock-in.

Pemerintah ingin memastikan data nasional tidak terjebak dalam satu sistem atau platform tertentu.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, aspek ketidaktergantungan serta penguatan kedaulatan data nasional, menjadi prioritas utama dalam membangun fondasi teknologi pemerintahan digital terjamin.

Menurut Meutya, risiko vendor lock-in dapat membatasi fleksibilitas pemerintah dalam mengembangkan sistem, meningkatkan biaya jangka panjang, serta berpotensi menghambat integrasi antar-instansi.

Kemkomdigi juga mengakui tantangan besar yang menyertai percepatan digitalisasi, mulai dari perkembangan teknologi yang sangat cepat, hingga kebutuhan belanja modal (capex) dan operasional (opex) yang tidak kecil.

Namun demikian, Meutya menegaskan aspek ketidaktergantungan pada pihak lain dan pencegahan vendor lock-in harus menjadi prioritas.