Kredit Foto: Andi Hidayat
“Apabila terdapat pengelola yang tidak memenuhi standar, perlu ada evaluasi tegas, termasuk mekanisme daftar hitam bagi rekanan yang melanggar ketentuan,” kata Said.
Selain itu, Banggar DPR mengusulkan evaluasi cakupan penerima manfaat per dapur. Target 3.000 siswa per SPPG dinilai dapat disesuaikan menjadi maksimal 1.500–2.000 siswa guna menjaga kualitas produksi dan distribusi makanan tetap higienis.
Banggar juga mendorong pelibatan pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam sistem pengawasan. Menurut Said, peran pemda diperlukan karena BGN tidak memiliki struktur vertikal hingga daerah.
Baca Juga: Ramai Protes MBG Edisi Ramadhan, Menu Dinilai Tak Sesuai Anggaran Rp15 Ribu
“Pemerintah daerah dapat berperan memberikan rekomendasi kelayakan serta melakukan pengawasan awal terhadap kualitas layanan,” ujarnya.
Terkait sumber anggaran, Said menjelaskan penyusunan APBN merupakan usulan pemerintah yang dibahas bersama DPR sesuai mekanisme konstitusi. Ia menegaskan alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi amanat UUD, yakni minimal 20 persen dari belanja negara.
Pada APBN 2025, anggaran pendidikan tercatat Rp724,2 triliun dan meningkat menjadi Rp769 triliun pada APBN 2026. Program MBG masuk dalam pos anggaran pendidikan dengan alokasi Rp71 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Annisa Nurfitri
