Kredit Foto: Andi Hidayat
“Keputusan memasukkan MBG dalam pos anggaran pendidikan merupakan keputusan politik anggaran yang disepakati pemerintah dan DPR dalam pembahasan APBN,” jelasnya.
Menanggapi gugatan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait posisi anggaran MBG, Said menyatakan DPR menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan penilaian konstitusionalitas kebijakan tersebut kepada MK.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Annisa Nurfitri