Angkat Isu Konstitusi hingga Krisis Epistemik, Sekolah Rakyat Berdaulat Yogyakarta Gelar Diskusi Bersama Guru Besar dan Aktivis

Sekolah Rakyat Berdaulat Yogyakarta menggelar diskusi lintas generasi dalam suasana ngabuburit pada Senin (16/3), yang diikuti lebih dari 30 akademisi, aktivis, dan penggerak masyarakat sipil, dengan dominasi peserta dari kalangan muda.

Diskusi ini menghadirkan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. M. Baiquni, M.A. sebagai tuan rumah, serta Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, sebagai penanggap.

Dalam pembukaan diskusi, M. Baiquni menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi bangsa. Ia menilai situasi nasional saat ini sedang tidak dalam kondisi baik. Pernyataan tersebut merujuk pada sikap sejumlah guru besar dan civitas akademika UGM terkait penandatanganan perjanjian bilateral Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Presiden Amerika Serikat.

Menurut Baiquni, perjanjian ART dinilai berpotensi merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak melalui proses konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat maupun pengesahan undang-undang, sehingga dinilai bertentangan dengan konstitusi, termasuk Pasal 11 UUD 1945 serta sejumlah regulasi lainnya.

“Indonesia bermartabat, berdaulat, dan berkonstitusi harus terus ditegakkan. Semangat ini perlu didorong melalui ‘patok-patok epistemik’ seperti diskusi hari ini,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Sudirman Said mengingatkan pentingnya peran kaum terdidik untuk tidak bersikap pasif terhadap penyimpangan dalam kehidupan bernegara. Ia menekankan perlunya kepemimpinan yang berlandaskan nilai intrinsik, seperti yang pernah dicontohkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX melalui prinsip “Tahta untuk Rakyat” yang ditopang oleh disiplin dan keluhuran moral.

“Tanpa nilai tersebut, jalannya negara bisa kehilangan arah. Risiko dari pelanggaran aturan itu sudah mulai kita rasakan saat ini,” kata Sudirman.

Sejumlah peserta diskusi turut menyoroti pentingnya kedaulatan tidak hanya dalam aspek negara, tetapi juga dalam dimensi pengetahuan masyarakat. Pandangan ini disampaikan oleh Pinurbo dari Forum 245, yang menekankan pentingnya kemerdekaan epistemik warga negara untuk menjaga keseimbangan antara negara dan rakyat.

Sementara itu, pengamat kebijakan Joko Susilo menilai tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud jika ruang publik kuat dan kapasitas penyelenggara negara memadai, serta keduanya saling mendukung.

Dari perspektif generasi muda, muncul kekhawatiran terkait fenomena “ilusi kelas menengah”. Aktivis Mohammad Fakhrurrozi mengungkapkan pesimisme sebagian anak muda terhadap masa depan ekonomi mereka, termasuk akses terhadap kepemilikan rumah. Ia juga menyoroti kecenderungan kebijakan yang dinilai kurang mengakomodasi suara generasi usia 20-30 tahun.

Kegelisahan serupa disampaikan oleh CEO Tamtech International Zafitra Emirald dan periset Nalar Institute Jose Fernando, yang menyoroti tantangan generasi muda dalam menghadapi isu bonus demografi dan ketahanan ekonomi.

Mantan Presiden Mahasiswa UGM, Obed Kresna Widyapratistha, mendorong penguatan “politik kewarganegaraan” melalui pendidikan politik dan peningkatan kapasitas warga. Sementara itu, Dhivana Anarchia Ria Lay menyoroti berkurangnya peran inspiratif tenaga pendidik dalam mendorong keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial.

Isu lain yang mengemuka adalah gejala demoralisasi dan demotivasi di kalangan anak muda, sebagaimana disampaikan Panji Dafa Amrtajaya dan Muhammad Farhan dari Forum 2045. Mereka menilai kondisi tersebut dipicu oleh menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah serta munculnya krisis ekologi dan krisis epistemik.

Dari sisi psikologis, Psikolog Klinis RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Lya Fahmi, mengungkapkan bahwa tekanan pasca-aksi sosial yang terjadi pada Agustus 2025 turut memengaruhi kondisi mental para aktivis. Ia menekankan pentingnya keberanian yang disertai kemampuan mengelola risiko.

Baca Juga: Soemitronomic: Membangun Kapitalisme Nasional untuk Kepentingan Bangsa

Menutup diskusi, Baiquni dan Sudirman Said mengajak generasi muda untuk tetap optimistis dan berjuang melalui jalur konstitusional. Baiquni menekankan pentingnya konsistensi dalam perjuangan, sementara Sudirman menyebut kondisi saat ini sebagai anomali yang tidak akan berlangsung selamanya.

“Yang dibutuhkan adalah ketahanan mental untuk menjaga arah bangsa tetap pada jalur konstitusi,” ujar Sudirman.

Diskusi berlangsung dinamis dan tetap berlanjut meski waktu berbuka puasa telah tiba. Antusiasme peserta dinilai menjadi indikasi kuat bahwa kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memikirkan masa depan bangsa terus tumbuh.

Tantangan ke depan, sebagaimana disampaikan Baiquni, adalah memastikan gagasan yang lahir dari ruang diskusi tidak berhenti pada tataran ide, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata yang tetap berada dalam koridor konstitusi.