Penertiban Tambang Ilegal Krusial, Kebocoran Timah Jadi Contoh Nyata

Upaya penertiban tambang ilegal dinilai menjadi langkah mendesak untuk menjaga pasokan bahan baku strategis nasional, sekaligus mendorong hilirisasi industri dalam negeri.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, pengamanan cadangan mineral kritis mau pun strategis, perlu diperkuat, agar tidak habis tanpa memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, mineral merupakan sumber daya tidak terbarukan yang memiliki peran penting dalam mendukung industrialisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pengelolaan yang terarah dan terkontrol menjadi agenda krusial bagi pemerintah.

"Menertibkan, mengamankan pasokan mineral kritis, persediaannya, reserve, dan memanfaatkannya untuk agenda nasional."

"Hilirisasi itu tetap menjadi agenda yang krusial buat kita untuk bisa mendorong industrialisasi, dan juga mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," tutur Faisal kepada Warta Ekonomi, Kamis (26/3/2026).

Ia menilai, tanpa pengelolaan yang tepat, sumber daya mineral kritis berpotensi habis tanpa memberikan manfaat ekonomi optimal bagi Indonesia.

Sementara, negara lain justru menerapkan strategi konservasi cadangan untuk kebutuhan industrialisasi masa depan.

Faisal mencontohkan Cina yang tetap mengimpor mineral kritis meski memiliki cadangan besar.

Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri manufaktur bernilai tinggi di masa mendatang.

"Kalau kita ingin naik kelas dalam rantai pasok global, kita perlu menjaga pasokan di dalam negeri dan memanfaatkannya untuk hilirisasi agar ada nilai tambah," ujarnya.

Maraknya praktik pertambangan ilegal juga menjadi tantangan besar dalam pengelolaan mineral kritis.

Aktivitas tambang ilegal dinilai tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial.

Faisal menyoroti kebocoran mineral kritis, termasuk timah, yang masih kerap diselundupkan keluar negeri secara ilegal.

Kondisi ini dinilai merugikan Indonesia, karena bahan mentah tersebut kemudian dimanfaatkan negara lain untuk industri bernilai tambah tinggi.

"Beberapa contoh mineral kritis yang kita punya seperti timah, seringkali diselundupkan juga ke luar secara ilegal."

"Ini bertentangan dengan kebijakan nasional dan merugikan secara ekonomi, lingkungan, serta menguntungkan negara lain," jelasnya.

Menurut dia, kebocoran tersebut membuat Indonesia kehilangan peluang memperkuat industrialisasi domestik.

Negara lain justru memperoleh keuntungan dari pengolahan bahan mentah yang berasal dari Indonesia.

Baca Juga: Emiten Prajogo CUAN dan PTRO Bidik Tambang Emas Papua Nugini

"Kalau kemudian itu bocor ke luar, kita justru tidak mendapatkan kesempatan untuk memperkuat industri kita."

"Ini banyak kasusnya terjadi, termasuk di pertambangan timah, dan memang perlu ditertibkan," imbuh Faisal. (*)