Kawasan Asia Paling Terdampak dari Terganggunya Selat Hormuz Akibat Perang

Pelabuhan utama Malaysia, Port Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas (PTP), berpotensi menerima limpahan kargo akibat pengalihan rute pelayaran di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah.

Namun, pelaku industri memperingatkan risiko paling dekat justru berupa kemacetan akibat keterlambatan kapal, penumpukan kontainer, serta jadwal pelayaran yang terganggu.

Manajer Umum Otoritas Port Klang, Kapten K. Subramaniam, mengatakan pelabuhan saat ini masih beroperasi normal tanpa gangguan berarti.

Meski demikian, Asosiasi Pemilik Kapal Malaysia (Masa) menyebut sejumlah kapal sudah mulai mengubah rute, waktu sandar semakin lama, dan potensi kemacetan mulai terlihat.

Port Klang dan PTP dinilai berpeluang menyerap limpahan kargo karena keduanya menangani volume besar rute Asia–Eropa.

Namun, laporan Kenanga Research pada 12 Maret menunjukkan sekitar 80 persen kapal sudah tiba di luar jadwal, menandakan jaringan logistik sebenarnya sudah mengalami tekanan sebelum ketegangan terbaru di Selat Hormuz.

Direktur Penasihat Maritim Drewry Shipping Consultants, Jayendu Krishna, mengatakan pelabuhan Malaysia bisa mendapat keuntungan dari pengalihan rute tersebut. Namun, peluang itu juga akan dibagi dengan pusat transit lain seperti Singapura, Kolombo, dan Vizhinjam, serta tetap dibayangi risiko kemacetan.

Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Transportasi Malaysia telah membentuk satuan tugas yang melibatkan operator pelabuhan dan lembaga maritim.

Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke menyebut langkah darurat yang disiapkan antara lain mempercepat pengeluaran kontainer kosong dari area pelabuhan serta mengurangi tekanan biaya bahan bakar.

Ketua Masa, Mohamed Safwan Othman, mengatakan banyak kapal kini memilih rute Tanjung Harapan di Afrika dan menghindari Selat Hormuz setelah perusahaan asuransi mencabut perlindungan risiko perang. Kondisi ini membuat waktu sandar kapal menjadi lebih lama.

"Kemacetan kapal dan kargo di pelabuhan Malaysia sangat mungkin terjadi," ujarnya. Ia menambahkan, tekanan utama bukan berasal dari lonjakan kargo, melainkan dari keterlambatan kapal dan kontainer yang tertahan sehingga lebih sulit dikelola.

Di sisi lain, peningkatan lalu lintas kapal juga berpotensi membebani Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Disitat dari Bussines Time, peneliti Institut Maritim Malaysia, Nurismarina Smail, mengatakan perusahaan pelayaran kemungkinan terus meninjau rute mereka seiring meningkatnya risiko keamanan dan biaya asuransi.

Menurutnya, Selat Malaka bukan sekadar jalur alternatif, tetapi merupakan jalur utama perdagangan global. Lonjakan lalu lintas kapal berpotensi meningkatkan kemacetan dan risiko insiden pelayaran.

Ia menambahkan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia selama ini telah bekerja sama mengelola lalu lintas di Selat Malaka. Namun, sistem tersebut bisa menghadapi tekanan lebih besar jika pengalihan rute berlangsung lama.

Untuk saat ini, pelabuhan Malaysia masih beroperasi normal. Namun, jika konflik di kawasan Teluk berlanjut, gangguan bisa meningkat dengan cepat.

Badan Informasi Energi AS (EIA) mencatat sekitar 89 persen minyak mentah yang melewati Selat Hormuz pada paruh pertama 2025 dikirim ke Asia. Artinya, kawasan Asia kemungkinan akan menjadi yang paling terdampak.

Bagi Malaysia, kondisi ini dapat meningkatkan biaya bahan bakar kapal, premi asuransi pelayaran, serta ketidakpastian arus kargo. Tekanan juga berpotensi meluas ke pusat logistik regional lainnya.

Selain minyak, lebih dari 110 miliar meter kubik gas alam cair (LNG) juga melewati Selat Hormuz pada 2025 atau hampir seperlima perdagangan global. Sementara itu, jalur alternatif dinilai terbatas dan tidak mampu sepenuhnya menggantikan volume pengiriman melalui Hormuz.

Jika konflik terus berlanjut, gangguan logistik global diperkirakan akan semakin terasa, terutama bagi negara-negara Asia yang bergantung pada jalur pelayaran tersebut.