Pasca Tewasnya Ali Larijani, Iran Kini Semakin Menjadi Negara Militer

Penunjukan Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Sekretaris Baru Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menggantikan posisi Ali Larijani yang tewas dalam serangan udara Israel merupakan bukti bahwa Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) kini telah mengambil alih sepenuhnya kendali pemerintahan Iran.

Mengutip dari The Telegraph bahwa posisi Dewan Keamanan Nasional merupakan lembaga pengambil keputusan keamanan tertinggi di Iran.

Lembaga ini diketuai oleh presiden dan beranggotakan ketua mahkamah agung, ketua parlemen, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri intelijen, dua perwakilan Pemimpin Tertinggi, serta para komandan dari Garda Revolusi dan militer reguler.

Sebelum kematiannya, Larijani bertindak sebagai pemimpin de facto Iran, mengingat Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei belum pernah lagi terlihat di depan publik sejak perang dimulai.

"Terpilihnya Zolghadr sebagai pengganti menunjukkan betapa drastisnya pergeseran keseimbangan kekuasaan di Teheran saat ini sekaligus memperlihatkan betapa lemahnya otoritas jabatan sekretaris dewan tersebut," tulis The Telegraph.

Zolghadr adalah mantan komandan Garda Revolusi yang namanya kurang dikenal luas. Meski mewarisi jabatan Larijani, Zolghadr dinilai tidak memiliki pengaruh maupun karisma pendahulunya.

"Jika Larijani mampu mengoordinasikan berbagai pusat kekuasaan yang bersaing dan menjaga independensinya untuk menentang faksi garis keras, Zolghadr tampaknya hanya diproyeksikan sebagai "wajah publik" bagi keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh para jenderal Garda Revolusi," 

Penunjukan ini menegaskan transformasi Republik Islam Iran yang, di bawah tekanan masa perang, semakin menjadi negara termiliterisasi.

"Posisi-posisi puncak kini dikuasai oleh para komandan IRGC, bukan lagi oleh pejabat sipil atau bahkan ulama senior.

Selain itu, kondisi ini juga mengisyaratkan bahwa negosiasi nyata dengan Amerika Serikat ke depannya kemungkinan besar akan ditangani oleh tokoh-tokoh lain seperti Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, bukan lagi melalui aparatur tradisional dewan keamanan.