Pengamat Energi UGM Nilai Rencana Kenaikan HMA Nikel Perkuat Posisi Penambang

Rencana pemerintah meningkatkan Harga Mineral Acuan (HMA) nikel dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan keadilan bagi penambang dalam negeri.

Kebijakan ini dianggap penting untuk memperbaiki ketimpangan daya tawar antara penambang dan pemilik smelter.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, intervensi pemerintah melalui penyesuaian harga acuan diperlukan, mengingat posisi penambang saat ini relatif lemah akibat kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Menurut Fahmy, larangan ekspor membuat penambang tidak memiliki alternatif pasar selain menjual ke smelter domestik.

Sementara, sebagian besar smelter besar di Indonesia dikuasai investor asing, khususnya dari Cina, sehingga posisi tawar penambang menjadi semakin terbatas.

"Karena penambang tidak boleh ekspor, mereka harus menjual ke smelter dalam negeri."