Harga Minyak Melonjak Akibat Perang Iran, GREAT Institute Soroti Ancaman Fiskal RI

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa forum Focus GREAT Discussion (FGD) menjadi bagian dari kontribusi lembaganya dalam merespons tantangan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka FGD bertajuk “Tantangan Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Turbulensi Geopolitik” yang digelar di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Baca Juga: Konflik Iran Buka Tabir, Amerika Serikat Enggan Tegaskan Komitmen Melindungi NATO

Menurut Syahganda, konflik di Timur Tengah telah memicu gejolak energi global yang berdampak langsung pada berbagai negara, termasuk Indonesia. Ia menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah negara sebagai konsekuensi dari konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Paparan Tim Ekonomi GREAT Institute menunjukkan bahwa lonjakan harga minyak global kini menjadi tekanan nyata bagi fiskal Indonesia. Dalam presentasi disebutkan harga minyak sempat mendekati 120 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar 70 dolar AS.

Peneliti GREAT Institute, Yossi Martino, menegaskan bahwa dampak konflik global tidak dapat dihindari. Ia menyebutkan bahwa kenaikan harga minyak telah berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi nasional.

Dalam skenario terburuk, GREAT Institute memproyeksikan defisit anggaran dapat melebar hingga 4,90 persen sampai 5,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS diperkirakan menambah beban subsidi energi hingga triliunan rupiah serta mempersempit ruang fiskal negara.

Di sisi lain, cadangan energi nasional dinilai masih terbatas, yakni sekitar 20–25 hari konsumsi, jauh di bawah standar ideal internasional sebesar 90 hari.

Anggota Dewan Energi Nasional, Mohamad Fadhil Hasan, menyatakan pemerintah saat ini masih berfokus pada langkah mitigasi dan adaptasi. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014.

FGD tersebut dihadiri berbagai kalangan, mulai dari akademisi, ekonom, pejabat, hingga pelaku industri. Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber seperti Yudo Dwinanda Priaadi, Irwanuddin Kulla, Indra Kusumawardhana, Mohamad Fadhil Hasan, Kukuh Kumara, Ilham Rizqi Sasmita, Hari Budianto, Mayjen TNI Priyanto, Pujo Widodo, Anggawira, serta Sripeni Inten Cahyani yang mengikuti secara daring. Diskusi dipandu oleh peneliti GREAT Institute, Trisha Devita.

Diskusi juga menyoroti perlunya perubahan pola konsumsi energi masyarakat, terutama di sektor transportasi yang masih menjadi pengguna BBM terbesar. Transisi menuju energi alternatif seperti kendaraan listrik dan biofuel dinilai semakin mendesak.

FGD tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain pengendalian subsidi, efisiensi belanja negara, serta pembentukan satuan tugas khusus untuk menjaga stabilitas fiskal dan energi.

Baca Juga: Akhir Perang Sudah Terlihat, Amerika Serikat Ungkap Ada Peluang Diskusi Langsung Bareng Iran

Secara keseluruhan, forum ini menegaskan bahwa Indonesia perlu segera melakukan pembenahan struktur energi. Ketahanan energi tidak lagi dapat ditunda, seiring meningkatnya tekanan dari dinamika global yang terus berkembang.