Harga BBM Ditahan, APBN Siap Menanggung Lonjakan Beban Subsidi

Lonjakan harga minyak dunia membawa konsekuensi langsung terhadap beban keuangan negara. Setiap kenaikan kecil di pasar global dapat berdampak besar pada anggaran subsidi energi Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa setiap kenaikan 1 dolar AS per barel akan menambah beban subsidi hingga Rp6,8 triliun. Angka tersebut menjadi gambaran nyata tekanan yang harus dihadapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai bantalan fiskal. Salah satunya berasal dari dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi sebagai penopang tambahan. Pendapatan dari komoditas seperti minyak dan batu bara dinilai bisa membantu menjaga keseimbangan anggaran.

“Yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Di sisi lain, efisiensi belanja mulai dilakukan di berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini ditempuh agar defisit anggaran tetap terjaga di tengah meningkatnya beban subsidi.

“Nanti kami ajak supaya minimum (meminimalkan pengeluaran), kami kendalikan dan kami maintain yang lain juga,” ujarnya.

Strategi ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal negara.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berani mengambil keputusan penting terkait harga energi. BBM bersubsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun.

“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” kata Purbaya.

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai skenario harga minyak dunia.

Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh jenis BBM. Pemerintah tidak memberikan jaminan terhadap harga BBM non-subsidi yang mengikuti mekanisme pasar.

Perbedaan perlakuan ini menunjukkan batas kemampuan intervensi pemerintah di tengah tekanan global. Fokus utama tetap diarahkan pada perlindungan masyarakat melalui BBM bersubsidi.

Baca Juga: Pertamina Masih Menahan, Harga BBM Nonsubsidi Berpotensi Naik 10%

Di tengah konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga minyak, kebijakan ini menjadi penyeimbang antara stabilitas sosial dan risiko fiskal. Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat tanpa mengabaikan kondisi keuangan negara.

“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung (anggaran subsidinya masih cukup),” ujar Purbaya.

Dengan kombinasi bantalan anggaran dan efisiensi belanja, pemerintah berharap tekanan global dapat dikelola. Namun, keberlanjutan kebijakan ini tetap bergantung pada pergerakan harga minyak dunia ke depan.