Defisit Rp2 T per Bulan, Bos BPJS Kesehatan Prediksi Tahun 2027 Bakal Gagal Bayar

BPJS Kesehatan mencatat defisit sekitar Rp2 triliun per bulan akibat ketidakseimbangan antara pendapatan iuran dan pembayaran klaim dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang meningkatkan risiko gagal bayar pada 2027.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan setiap bulan pihaknya menerima premi sekitar Rp14 triliun, sementara pembayaran klaim mencapai Rp16 triliun.

"Rasio klaim, kami sebulan menerima Rp14 triliun, membayar Rp16 triliun. Kurang lebih defisit Rp2 triliun tiap bulan," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, tekanan tersebut berdampak langsung pada likuiditas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Cadangan kas diproyeksikan mulai tidak sehat pada November 2026 dan berpotensi berujung gagal bayar pada awal 2027.

"Kami punya cadangan kas dan cadangan ini akan nanti menjadi kurang sehat di bulan November 2026 dan di awal tahun depan menjadi gagal bayar," jelasnya.

Tekanan keuangan juga tercermin dari rasio klaim yang terus meningkat. Hingga Februari 2026, rasio klaim tercatat mencapai 111,86%, naik signifikan dibandingkan periode sebelumnya dan melampaui level 2018 sebesar 110,37%.

Baca Juga: Suntikan Rp20 Triliun Jadi Andalan BPJS Kesehatan untuk Jaga JKN

Baca Juga: BPJS Catat Ada 58 Juta Peserta Berstatus Nonaktif

Baca Juga: BPJS Kesehatan Jebol! Klaim Tembus 111%, Defisit di Depan Mata

Setelah sempat membaik pada periode 2019–2021, tren rasio klaim kembali meningkat sejak 2022 dan terus berlanjut hingga 2025 yang mencapai 107,69%. Pada 2026, rasio tersebut menembus 111,8%, menunjukkan biaya layanan kesehatan secara konsisten melampaui pendapatan iuran.

Sebagai langkah penanganan, BPJS Kesehatan menunggu dukungan anggaran pemerintah sebesar Rp20 triliun yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga keberlanjutan program JKN.