4 Negara Incar Pupuk Urea Indonesia, Krisis Selat Hormuz Buka Peluang

Di tengah gangguan rantai pasok global akibat memanasnya situasi di Selat Hormuz, Indonesia justru melihat peluang besar di sektor pupuk urea. Minat impor dari sejumlah negara mulai mengalir, menempatkan Indonesia dalam posisi strategis di pasar global.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan setidaknya empat negara telah membuka komunikasi untuk membeli pupuk urea dari Indonesia. Negara tersebut meliputi India, Filipina, Brasil, dan Australia.

"Sejauh ini yang sudah berkomunikasi India, Filipina, Brasil, sama Australia (yang berminat untuk mengimpor pupuk urea dari Indonesia)," kata Sudaryono dikutip dari ANTARA.

Pernyataan itu disampaikan usai menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, di Jakarta.

Lonjakan minat tersebut tidak lepas dari tekanan global terhadap distribusi pupuk yang semakin terbatas. Konflik geopolitik yang mengganggu jalur logistik utama membuat banyak negara mulai mencari sumber pasokan alternatif.

Sudaryono menjelaskan bahwa sekitar sepertiga distribusi pupuk dunia bergantung pada jalur Selat Hormuz. Ketika jalur ini terganggu, dampaknya langsung terasa pada ketersediaan pupuk di berbagai negara.

Situasi tersebut memicu lonjakan harga pupuk global dalam waktu singkat. Harga urea yang sebelumnya berada di kisaran 600–700 dolar AS per ton kini melonjak mendekati 900 dolar AS atau sekitar Rp14,5 juta per ton.

Ia menilai kenaikan harga ini merupakan hasil kombinasi antara pasokan yang tersendat dan permintaan yang terus meningkat. Negara-negara yang terdampak gangguan distribusi kini berlomba mengamankan pasokan untuk sektor pertanian mereka.

Di tengah tekanan tersebut, Indonesia justru berada dalam posisi relatif aman dari sisi produksi. Ketersediaan gas alam domestik sebagai bahan baku utama menjadi keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara lain.

Kapasitas produksi pupuk urea nasional disebut mencapai sekitar 14,5 juta ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan domestik masih berada di bawah angka tersebut sehingga menciptakan ruang untuk ekspor.

Pemerintah bahkan memperkirakan akan ada kelebihan pasokan atau ekses sekitar 1,5 juta ton pada 2026. Volume ini berpotensi menjadi komoditas ekspor strategis di tengah ketidakpastian pasar global.

"Tadi baru saja tiba adalah Duta Besar Australia untuk Indonesia dan juga saya akan menerima beberapa duta besar yang lain dalam kaitannya mereka ingin mendapatkan ekses 1,5 juta ton," ujar Sudaryono.

Ia menambahkan bahwa sejumlah negara secara aktif meminta agar Indonesia mengalokasikan ekspor ke masing-masing pasar mereka.

Meski peluang ekspor terbuka lebar, pemerintah tetap menempatkan kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas utama. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor pertanian nasional di tengah tekanan global.

Sudaryono menegaskan ekspor hanya akan dilakukan jika kebutuhan petani dalam negeri telah terpenuhi sepenuhnya. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional.

Selain faktor geopolitik, ancaman perubahan iklim seperti fenomena El Nino turut menjadi pertimbangan pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan pupuk seiring dengan tekanan terhadap produksi pertanian.

Di sisi lain, pemerintah memastikan stok pupuk nasional dalam kondisi aman meski permintaan global meningkat tajam. Hal ini menjadi sinyal bahwa kapasitas produksi domestik masih mampu mengimbangi kebutuhan internal.

Baca Juga: Krisis Selat Hormuz Jadi Peluang Emas, Indonesia Diburu untuk Pasokan Pupuk

Namun, Sudaryono mengakui distribusi pupuk di lapangan terkadang mengalami keterlambatan. Kondisi ini dipicu tingginya serapan petani yang membuat distribusi harus terus mengejar permintaan.

Ia menilai fenomena tersebut justru menjadi indikator positif bagi sektor pertanian. Peningkatan serapan pupuk menunjukkan aktivitas tanam yang terus meningkat di berbagai daerah.

Pemerintah kini berupaya menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan ekspor agar tetap stabil. Strategi ini diharapkan mampu memaksimalkan peluang global tanpa mengorbankan kepentingan dalam negeri.