Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
Target Indonesia mencapai puncak emisi (peak emission) di sektor energi dipastikan bergeser dari rencana awal tahun 2035, menjadi tahun 2037 atau 2038.
Penyesuaian ini mengikuti proyeksi terbaru dalam dokumen perencanaan tenaga listrik nasional.
Kapokja Perencanaan dan Pemantauan Non Lahan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Della Satya Guniastuti mengungkapkan, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disusun kementerian terkait, titik tertinggi pelepasan emisi sektor energi tidak akan tercapai dalam satu dekade ke depan.
"Untuk picking (puncak) sektor energi ini tidak akan tercapai di tahun 2035, setelah kita lihat RUPTL yang sudah coba dikeluarkan oleh Kementerian ESDM."
"Jadi, picking tertinggi dari sektor energi ini akan tercapai di 2037 atau 2038," ungkap Della dalam diskusi Jurnalis Mendorong Komitmen Indonesia Keluar dari Energi Fosil di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Mundurnya target ini berdampak pada sinkronisasi dokumen komitmen iklim nasional.
Della menjelaskan adanya celah emisi (emission gap) yang cukup lebar, mencapai sekitar 600 juta ton emisi, saat membandingkan dokumen Enhanced NDC (ENDC) dengan draf Second NDC (SNDC) untuk periode 2030-2031.
"Kita sedang menjembatani dengan kementerian dan lembaga pengampu NDC bagaimana gap ini agar tidak terjadi," tambah Della.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari organisasi masyarakat sipil.
Researcher ICEL Rabin Daniel menekankan, secara internasional, desakan untuk beralih dari bahan bakar fosil sudah menguat sejak COP 28, melalui keputusan Global Stocktake (GST).
Namun, ia menyayangkan belum adanya panduan implementasi yang konkret di tingkat global maupun nasional.
"Mereka sudah mengakui penting untuk bertransisi dari bahan bakar fosil."
"Tapi di dalam GST itu belum ada mekanisme implementasi transitioning away from fossil fuel," kata Rabin Daniel.
Di sisi lain, Researcher Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER) Jasmine Exa Kamilia menilai pergeseran target puncak emisi ini merupakan dampak dari kebijakan transisi yang hanya berfokus pada teknologi, tanpa menyentuh perubahan sistem secara menyeluruh.
Ia menyoroti permintaan energi industri yang terus meningkat, namun masih dipasok oleh batu bara.
"Masalahnya itu transisi kita saat ini, fokusnya ini masih ke arah teknologi."
"Kita belum ngomongin tentang perubahan sistem."
"Pertumbuhan di industri ini meningkatkan permintaan dari energi fosil, karena kita energinya semakin besar, tapi kita masih menggunakannya batu bara," jelas Jasmine Exa Kamilia.
Ia memperingatkan, infrastruktur yang ada saat ini justru mengunci Indonesia dalam ketergantungan fosil dalam jangka panjang.
Baca Juga: Rosan Roeslani Jajaki Kerja Sama Teknologi Surya dengan Raksasa Energi China
"Infrastruktur energi kita masih dirancang berbasis fosil, ini yang menciptakan fossil lock-in juga."
"Jadi sebenarnya masalahnya bukan ke kemampuan transisinya, sebenarnya kita mampu, tapi desain dari sistemnya," papar Jasmine. (*)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Yaspen Martinus
Tag Terkait:
Advertisement