KLH Sebut ESDM Tertutup, Data Pensiun PLTU Jadi Misteri

Upaya sinkronisasi target iklim nasional menemui jalan berliku, akibat tersumbatnya koordinasi antar-instansi.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengaku kesulitan mengakses data terbaru mengenai rencana pengakhiran operasional atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kapokja Perencanaan dan Pemantauan Non Lahan KLH/BPLH Della Satya Guniastuti mengungkapkan adanya anomali koordinasi tersebut.

Padahal, data tersebut sangat krusial bagi KLH untuk menyusun peta jalan dekarbonisasi, dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang akan diserahkan ke kancah global.

"Ini sebenarnya saya menunggu Kementerian ESDM gabung, Pak."

"Karena yang coal (batu bara) ini sebenarnya kami juga agak relatif sulit saat-saat ini untuk meminta update terkait dengan batu bara mereka, karena sudah agak tertutup sepertinya," ujar Della dalam Diskusi Jurnalis: Mendorong Komitmen Indonesia untuk Keluar dari Energi Fosil, di Jakarta, Rabu (16/4/2026).

Della menjelaskan, kondisi ini sangat berbeda jika dibandingkan saat pemerintah menyusun dokumen komitmen iklim sebelumnya.

Menurutnya, akses informasi mengenai rencana teknis di sektor energi kini menjadi lebih terbatas.

"Waktu yang ketika kami menyusun Second NDC (tahap awal), memang mereka itu sangat terbuka sekali terkait dengan retirement (pensiun) PLTU, dan kemudian berapa saja PLTU yang akan digantikan."

"Tetapi akhir-akhir ini mungkin yang memang kebijakan terkait energinya juga berubah, jadi agak relatif lebih sulit memang memperoleh data ini," tambahnya.

Macetnya aliran data ini dinilai mencerminkan keraguan pemerintah secara umum, dalam mengambil langkah tegas beralih dari energi fosil. 

Persoalan semakin pelik, karena di saat koordinasi data pemerintah pusat mengalami kendala, sektor industri justru bergerak ke arah sebaliknya.

Researcher AEER Jasmine Exa Kamilia menyoroti fakta lapangan, di mana industri justru tengah gencar membangun pembangkit batu bara mandiri yang semakin sulit terpantau.

"Saat ini penggunaan batu bara PLTU itu sedang melakukan ekspansi."

"Jadi, banyak sekali industri-industri di Indonesia ini sedang mendirikan captive PLTU (PLTU pribadi)."

"Jadi, PLTU yang dimiliki pribadi oleh industri dan memang bahan bakarnya masih menggunakan batu bara," beber Jasmine Exa Kamilia.

Ia menilai, selama kebijakan insentif pemerintah pusat masih memberikan ruang bagi penggunaan fosil dan transparansi data antar-lembaga masih lemah, ambisi transisi energi Indonesia terancam hanya menjadi formalitas.

"Kalau di Indonesia ini kita masih memberikan insentif dan kebijakan ini masih mempertahankan penggunaan fosil, ya transisinya ini kita hanya formalitas saja gitu jadinya."

"Pertanyaannya, apakah kita sebenarnya siap untuk mengubah sistemnya?" Tanya Jasmine.

Researcher ICEL Rabin Daniel menyebut kondisi tersebut berbanding lurus dengan keengganan birokrasi Indonesia, dalam menyepakati inisiatif transisi energi di tingkat internasional.

"Kami mendengarkan memang masih ada, mereka hesitan (ragu) banget."

Baca Juga: Target Puncak Emisi Sektor Energi Indonesia Mundur ke 2038

"Ini sebenarnya bukan cuma KLH ya, tapi terutama ESDM pastinya, mengenai TAF (Transitioning Away from Fossil Fuels)."

"Karena memang mungkin dari blok negosiasi di COP posisinya begitu," ulas Rabin. (*)