Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Lebih Ekonomis 30% dari Elpiji, ReforMiner Sebut Jargas Paling Potensial Gantikan LPG

Lebih Ekonomis 30% dari Elpiji, ReforMiner Sebut Jargas Paling Potensial Gantikan LPG Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia saat ini berada dalam bayang-bayang ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang sangat tinggi. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, memaparkan bahwa langkah paling strategis untuk keluar dari jeratan tersebut bukan sekadar melakukan satu program, melainkan mengombinasikan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dengan diversifikasi energi yang tepat sasaran.

Komaidi mengungkapkan data krusial mengenai ketimpangan neraca LPG nasional. 

Data Kementerian ESDM menyebutkan, saat ini, konsumsi LPG nasional telah mencapai 8,6 juta metrik ton per tahun, namun kapasitas produksi kilang domestik hanya mampu memasok sekitar 1,6 juta metrik ton.

“Artinya, ada defisit 7 juta metrik ton yang harus kita penuhi dari impor setiap tahunnya. Langkah utamanya adalah memperbesar kapasitas produksi domestik sambil secara paralel menjalankan diversifikasi sumber energi pengganti di dalam negeri,” ujar Komaidi kepada Warta Ekonomi, Rabu (29/4/2026).

Jargas: Solusi Paling Potensial dan Ekonomis 

Di antara berbagai opsi pengganti LPG, Komaidi menyebut pembangunan Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga sebagai langkah yang paling potensial untuk dikembangkan secara masif. Alasan utamanya adalah melimpahnya cadangan gas alam domestik, seperti penemuan gas besar di wilayah Aceh dan Kalimantan Timur oleh perusahaan energi internasional.

Secara ekonomi, Jargas dinilai jauh lebih unggul dibandingkan LPG. “Jargas itu sebetulnya sangat membantu karena secara keekonomian 30 persen lebih murah dibandingkan LPG. Jika ini bisa dimasifkan, konsumen diuntungkan karena harga lebih murah, dan negara juga diuntungkan karena subsidi bisa berkurang signifikan,” jelasnya.

Namun, ia mengakui bahwa tantangan distribusi di kota-kota besar sangat kompleks, terutama terkait pembebasan lahan untuk penanaman pipa di pemukiman padat. Sebagai solusi strategis, Komaidi mengusulkan kebijakan mandatori lintas sektoral.

“Harus ada koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian PU, dan Kementerian Perumahan. Untuk setiap pembangunan perumahan dan apartemen baru di kota-kota satelit, Jargas wajib tersedia sejak awal. Ini langkah konkret untuk mengurangi beban LPG di masa depan,” tegasnya.

Tantangan Kompor Listrik dan DME 

Mengenai opsi kompor listrik, Komaidi melihatnya sebagai solusi pelengkap, terutama di daerah perkotaan dan hunian vertikal. Meski potensial memanfaatkan kelebihan pasokan listrik dari batubara yang harganya terjangkau, ia memberikan catatan mengenai hambatan budaya dan teknis.

“Kompor listrik tidak selalu kompatibel dengan alat masak yang sudah dimiliki masyarakat. Selain itu, ada tantangan karakteristik memasak orang Indonesia yang sering masak besar dan lama, seperti membuat rendang. Ini yang belum tentu bisa diselesaikan sepenuhnya oleh kompor listrik,” tambahnya.

Sementara untuk Dimethyl Ether (DME), Komaidi bersikap lebih konservatif. Ia mengingatkan bahwa infrastruktur DME berbeda total dengan LPG, mulai dari spesifikasi tabung, regulator, hingga kompornya. Berdasarkan evaluasi ekonomi, DME dianggap lebih masuk akal untuk sektor industri daripada dipaksakan masuk ke dapur rumah tangga yang membutuhkan investasi alat baru di puluhan juta kepala keluarga.

Risiko Pengalihan LPG Industri 

Komaidi juga merespons wacana pengalihan LPG industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia memperingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengalkulasi dampak ekonominya, terutama bagi pelaku UMKM dan industri menengah yang selama ini menggunakan LPG portable karena belum terjangkau pipa gas.

“Kementerian ESDM perlu berkoordinasi dengan Bappenas dan Kemenko Perekonomian. Jangan sampai tujuannya mengamankan dapur masyarakat, tapi justru menghambat pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM. Dampak ekonominya harus dikalkulasi secara luas,” pungkas Komaidi.

Dengan strategi meningkatkan kapasitas kilang dan memasifkan Jargas sebagai pilar utama, ReforMiner Institute optimistis Indonesia dapat secara bertahap menekan ketergantungan impor dan mencapai ketahanan energi yang lebih mandiri.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Amry Nur Hidayat

Tag Terkait: