Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi kerentanan energi yang serius.
Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz menjadi pengingat keras bagi pemerintah bahwa ketahanan energi nasional sudah masuk ke level hati-hati.
"Artinya hati-hati, jangan sampai menyentuh merah," kata Komaidi.
Ia menambahkan berdasarkan data menunjukkan terdapat jurang yang lebar antara konsumsi dan produksi. Indonesia mengonsumsi 1,6 juta barel minyak per hari, namun produksi domestik hanya mampu menyuplai 600 ribu barel. Defisit 1 juta barel setiap harinya dipenuhi melalui impor yang seluruhnya melewati Singapura.
Kemudian, kondisi ini diperparah dengan ancaman penutupan Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi bagi 13% impor minyak mentah dan 20% impor BBM Indonesia. Jika jalur ini terganggu, Indonesia terpaksa beralih mencari pasokan ke wilayah jauh seperti Texas, Amerika Serikat.
"Jarak tempuh dari Arab Saudi hanya 8–12 hari, sementara dari Amerika mencapai 45 hari. Padahal, cadangan operasional kita hanya cukup untuk 25 hari. Stok di sini habis sebelum barang dari Amerika sampai," jelas Komaidi.
Komaidi menyoroti fakta bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan yang tidak memiliki Strategic Petroleum Reserve (SPR) atau cadangan energi milik negara. Selama ini, cadangan 25 hari yang sering disebut hanyalah stok operasional milik badan usaha seperti Pertamina, Shell, dan VIVO.
Dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan yang memiliki cadangan strategis untuk tiga hingga enam bulan, Indonesia sangat rentan terhadap gangguan distribusi global.
Storage minyak Indonesia sebagian besar (54%) terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Lokasi utamanya berada di Plumpang (Jakarta), Balongan, Kalimantan, serta pusat produksi di Riau (Dumai) dan Cilacap. Infrastruktur ini dikelola Pertamina dan badan usaha lain untuk mendukung pasokan BBM nasional.
Ia menilai lonjakan harga minyak mentah dunia dari asumsi APBN sebesar $70 per barel menjadi aktual $90 per barel menciptakan lubang fiskal yang besar. Komaidi menghitung setiap kenaikan $1 akan menambah defisit Rp6–7 triliun.
"Selisih $20 dikalikan Rp7 triliun, artinya ada beban tambahan sekitar Rp140 triliun. Itu baru dari subsidi BBM dan LPG," paparnya.
Situasi LPG juga harus jadi perhatian serius, karena 70% pasokan diimpor dari dua wilayah yang sedang berkonflik: Amerika Serikat dan Timur Tengah.
Dengan harga keekonomian Rp20.000 per kg dan harga jual subsidi Rp4.250 per kg, negara menanggung beban subsidi Rp15.000 untuk setiap kilogram LPG yang dikonsumsi masyarakat.
Di tingkat kebijakan, Komaidi mendorong agar revisi UU Migas yang sudah molor selama 14 tahun harus dikebut. Ketidakpastian hukum ini membuat investor asing lebih memilih berinvestasi di Afrika atau Malaysia.
Selain itu, transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) terhambat oleh struktur pasar, untuk itu ReforMiner Institute mengusulkan beberapa langkah strategis :
- Kerugian tidak boleh hanya ditanggung APBN. Pertamina harus merelakan marginnya, dan masyarakat harus siap menghadapi penyesuaian harga.
- Mendorong transportasi publik listrik dan memperluas jaringan pengumpan (feeder) di kota satelit.
- Membangun transmisi antar-pulau untuk mengatasi kelebihan pasokan di Jawa dan pemadaman di luar Jawa.
"Konflik Iran-Amerika harus menjadi ember air dingin yang membangunkan kita. Kita punya potensi untuk berdaulat di 2040, tapi yang kurang adalah kemauan untuk bergegas melakukan perbaikan nyata," tutup Komaidi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
