China Tegaskan AI Tak Bisa Jadi Alasan PHK Karyawan

Di tengah pesatnya adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pengadilan di China menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat menjadikan AI sebagai alasan otomatis untuk memutus hubungan kerja.

Mengutip The Register pada Senin (4/5/2026), putusan ini muncul dari kasus yang ditangani Hangzhou Intermediate People’s Court terhadap seorang pekerja bermarga Zhou.

Zhou sebelumnya bertugas mencocokkan permintaan pengguna dengan model bahasa besar (large language model/LLM) serta menyaring konten ilegal atau yang melanggar privasi guna memastikan hasil AI tetap akurat.

Seiring waktu, perusahaan mulai menggantikan sebagian pekerjaannya dengan AI, lalu menawarkan penurunan jabatan dan pemotongan gaji. Zhou menolak dan akhirnya diberhentikan.

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan State Council China, putusan ini menetapkan prinsip hukum penting bahwa penggunaan AI untuk mengambil alih pekerjaan manusia tidak serta-merta membenarkan pemutusan kontrak kerja.

“Penggunaan AI untuk menjalankan pekerjaan seorang pekerja tidak secara otomatis membenarkan penghentian kontrak kerja,” demikian prinsip yang ditegaskan dalam laporan tersebut.

Putusan ini diumumkan pada 30 April, sehari sebelum peringatan Hari Buruh Internasional, yang memperkuat pesan perlindungan terhadap tenaga kerja di era digital.

Dalam laporan resmi pengadilan yang dikutip dari State Council China, disebutkan bahwa perusahaan sempat menawarkan posisi baru dengan gaji lebih rendah, dari 25.000 yuan menjadi 15.000 yuan per bulan.

Baca Juga: PHK Mengintai, 85 Juta Pekerjaan Terancam Hilang Gegara AI

Baca Juga: PHK Meledak! 8.389 Pekerja Kehilangan Pekerjaan dalam 3 Bulan

Namun, pengadilan menilai langkah tersebut tidak wajar dan tidak dapat dijadikan dasar sah untuk pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengadilan juga menolak argumen perusahaan yang menyebut penggantian oleh AI sebagai “perubahan besar dalam keadaan objektif” yang dapat membenarkan PHK. Kategori tersebut, menurut pengadilan, umumnya hanya berlaku untuk kondisi seperti relokasi atau merger perusahaan.

Wang Xuyang, pengacara dari Zhejiang Xingjing Law Firm, menegaskan bahwa putusan ini membawa pesan penting bagi dunia industri.

“Meskipun perusahaan dapat memperoleh manfaat dari efisiensi yang didorong oleh AI, mereka juga harus memikul tanggung jawab sosial yang sepadan. Penggantian oleh AI tidak secara otomatis membenarkan pemutusan kontrak kerja,” ujarnya.

Kasus ini juga bukan yang pertama. Sebelumnya, sengketa serupa di Beijing menunjukkan bahwa penggunaan AI sebagai alasan PHK dianggap sebagai bentuk pengalihan risiko teknologi kepada pekerja, sehingga dinyatakan tidak sah.

Di tengah pertumbuhan pesat industri AI di China yang telah melampaui 1,2 triliun yuan pada 2025 dengan lebih dari 6.200 perusahaan, kekhawatiran terhadap dampak otomatisasi terhadap tenaga kerja semakin meningkat.

Peneliti dari Chinese Academy of Social Sciences, Wang Tianyu, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum.

“Kemajuan teknologi mungkin tidak dapat diubah, tetapi tidak dapat eksis di luar kerangka hukum,” ujarnya.

Para ahli menekankan bahwa biaya transformasi teknologi tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada pekerja. Artinya, perusahaan tidak boleh menggunakan adopsi AI sebagai dalih untuk PHK atau untuk menghindari kewajiban mereka.

Di sisi lain, para ahli juga menekankan pentingnya adaptasi pekerja melalui peningkatan keterampilan.

Ekonom sekaligus anggota komite ahli di bawah Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China, Pan Helin, menilai disrupsi pekerjaan akibat AI memang sulit dihindari.

Baca Juga: Menaker Yassierli Pantau Dampak Konflik Iran Terhadap Potensi PHK

Baca Juga: Wamen PPPA Ingatkan Risiko AI Tanpa Nilai Kemanusiaan

Namun, ia menegaskan perusahaan tetap wajib memastikan proses transisi berjalan adil, mulai dari penugasan ulang yang layak hingga pemberian kompensasi yang memadai bagi pekerja terdampak.

Sejalan dengan itu, laporan kerja pemerintah China tahun ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan sebagai respons atas perkembangan AI.