Amunisi, Daya Tahan, dan Nyali: Tiga Ujian di Balik Pertumbuhan 5,61%

Lalu apa alternatifnya?

Bila tekanan kurs dan yield berlanjut, pemerintah berisiko mengaktifkan Bond Stabilization Fund (BSF) secara formal. Langkah ini berisiko ditangkap pasar sebagai pengakuan bahwa otoritas menilai pasar SBN membutuhkan intervensi setingkat krisis, terlepas dari niat preventif. Persepsi tersebut historis cenderung memperburuk reaksi investor, sebagaimana pernyataan Menkeu Purbaya 11 Mei 2026 yang justru menahan aktivasi BSF dengan alasan pasar bond belum krisis. Alternatif yang lebih sustainable adalah memperbaiki kualitas belanja, bukan menambah amunisi stabilisasi.

Dua arah bisa ditempuh. Pertama, percepatan belanja modal yang baru terealisasi 12,5% pagu setahun di Triwulan I-2026 (Rp35,4 triliun) padahal dampaknya pada kapasitas produksi dan pertumbuhan jangka menengah lebih besar dari belanja barang yang sudah 15,7% pagu termasuk Rp54,4 triliun MBG. Kedua, reformasi subsidi BBM yang secara nominal masih dinikmati lebih banyak oleh kelompok menengah dan atas, dengan mengalihkan sebagian alokasi ke bantuan langsung tunai untuk desil pendapatan terbawah sebagaimana preseden 2022. Dua arah ini secara politik lebih sulit dan tidak menghasilkan headline 5,61% dalam tiga bulan, tetapi keduanya menjawab pertanyaan yang sedang diabaikan: pertumbuhan yang berkualitas atau berkuantitas.

Jika judulnya "Ketika Angka Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan", fokus seharusnya bukan pada perbandingan 5,61% dengan angka alternatif yang selisihnya tipis, melainkan pada siapa yang membayar ongkos pertumbuhan ini. Kelas menengah yang penghasilan riilnya tergerus depresiasi rupiah. PDB per kapita dalam USD yang menjauh dari target Indonesia Emas 2045 walau headline pertumbuhan tetap di 5%. Fiskal yang defisit primernya sudah melampaui pagu tahunan dalam satu kuartal, di atas beban bunga utang yang naik 18,6% YoY pada kuartal yang sama. Sektor properti yang NPL-nya merangkak naik. Cadangan devisa yang dikuras untuk menahan rupiah. Surplus perdagangan yang menyusut justru ketika rupiah jauh lebih lemah, dengan struktur ekspor yang masih bergantung pada komoditas dan hilirisasi tunggal di sektor nikel. Enam vektor stres ini berjalan bersamaan, jauh lebih substantif daripada perdebatan inventori dan listrik. Pertanyaan yang sudah diangkat INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS layak diperdalam, bukan dikecilkan. Substansinya adalah ongkos yang sedang dibayar berbagai kelompok masyarakat untuk mempertahankan pertumbuhan di tingkat ini