Utang Luar Negeri RI Capai Rp7.655,7 Triliun pada Kuartal I 2026

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 433,4 miliar dolar AS atau setara Rp7.655,7 triliun. Nilai tersebut tumbuh 0,8% secara tahunan (year on year/yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 yang sebesar 1,9%.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan perkembangan ULN dipengaruhi oleh kinerja utang sektor publik dan sektor swasta.

Denny menjelaskan, ULN pemerintah pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 214,7 miliar dolar AS atau tumbuh 3,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,5% pada triwulan IV 2025.

“Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,” kata Denny dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (18/5/2026). 

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan perekonomian. 

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 22,1% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 20,2%, Jasa Pendidikan 16,2%, Konstruksi 11,5%, serta Transportasi dan Pergudangan 8,5%.

“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah,” urainya. 

Sementara itu, Posisi ULN swasta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 191,4 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2025 sebesar 194,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8% (yoy). 

Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6% (yoy) dan 1,3% (yoy). 

Baca Juga: Utang RI Tembus Rp9.920 Triliun, Purbaya: Harusnya Anda Puji-puji Kita

Baca Juga: Utang Pinjol Masyarakat RI Capai Rp101 Triliun, Tumbuh 26%

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% dari total ULN swasta. 

“ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta,” jelasnya.

Denny menegaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5% pada triwulan I 2026 dari 30,0% pada triwulan IV 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4% dari total ULN. 

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. 

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkasnya.