​Presiden Prabowo Bongkar Modus Kebocoran Rp14.000 Triliun: Ada 'Fraud' dan Manipulasi Harga Komoditas

Presiden Prabowo Subianto mengungkap dugaan kebocoran kekayaan negara hingga ratusan miliar dolar AS dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta pada Rabu (20/5/2026).

Di hadapan anggota dewan, Prabowo menyebut kebocoran tersebut terjadi akibat praktik manipulasi perdagangan dan sistem ekonomi yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Terjadi apa yang saya namakan outflow of national wealth. Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan, praktik itu dilakukan melalui manipulasi laporan ekspor komoditas. Salah satu modus yang disorot yakni pengurangan jumlah barang yang dilaporkan dalam dokumen ekspor dibanding jumlah sebenarnya yang dikirim ke luar negeri.

“Katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia. Kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas,” ujarnya.

Baca Juga: Alasan Kenapa Prabowo Sampaikan Langsung di Paripurna DPR

Menurut Prabowo, praktik semacam itu telah berlangsung selama puluhan tahun dan menyebabkan aliran kekayaan nasional mengendap di luar negeri. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab anggaran negara kerap terasa terbatas untuk membiayai sektor-sektor penting.

“Ini yang menjadi sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup,” katanya.

Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut selama tujuh tahun terakhir ekonomi nasional tumbuh rata-rata 5% per tahun atau setara sekitar 35% secara kumulatif. Namun, menurutnya, pertumbuhan itu belum sepenuhnya dinikmati masyarakat.

“Harusnya kita tambah kaya 35%. Tapi apa yang terjadi? Rakyat kita yang miskin tambah, yang kelas menengah turun,” ujar Prabowo.

Presiden mengaku terkejut setelah menerima sejumlah data ekonomi beberapa pekan usai dilantik. Ia bahkan menyebut dirinya merasa seperti “dipukul di ulu hati” melihat kondisi tersebut.

Prabowo kemudian mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil justru diiringi meningkatnya tekanan terhadap kelompok kelas menengah dan masyarakat miskin.

“Saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, semua pakar-pakar dan semua guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam arah perekonomian nasional. Prabowo menilai Indonesia perlu melakukan evaluasi besar terhadap sistem ekonomi yang selama ini dijalankan.

“Saya yakin sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat,” tegasnya.

Baca Juga: ​Prabowo Mengaku Terpukul: Ekonomi Tumbuh 35 Persen, tapi Kelas Menengah Turun dan Kemiskinan Naik

Prabowo juga membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Menurutnya, perbedaan hasil pembangunan bisa dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang diterapkan masing-masing negara.

Ia menegaskan Indonesia harus berani membenahi sistem ekonomi agar pertumbuhan nasional benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat dan penguatan kedaulatan negara.

“Kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tanpa kemakmuran kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita,” pungkasnya.