Pemerintah Gelontorkan Rp100 Triliun, Sumatra Siap Dibangun Besar-Besaran Pasca Bencana

Pemerintah bakal menyiapkan anggaran jumbo senilai Rp100,1 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Dana fantastis tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur prioritas, sekolah, hingga hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pembahasan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilakukan bersama pemerintah dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).

“Barusan tadi telah diadakan rapat koordinasi antara Satgas pascabencana DPR RI dengan Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi dari pihak pemerintah. Kami membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui dan alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah,” ujar Dasco dalam konferensi pers.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, koordinasi dilakukan agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal dan terintegrasi, termasuk sinkronisasi kerja kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Dasco, pelaksanaan teknis nantinya akan dijalankan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Terkait itu, Tito Karnavian membeberkan rincian penggunaan anggaran Rp100,1 triliun. Dana akan digelontorkan secara bertahap selama tiga tahun.

Baca Juga: Blackout Sumatera Terus Memakan Korban! Kini 4 Orang Dilaporkan Tewas

Baca Juga: IESR Tolak ‘Alasan Petir’ di Balik Blackout Sumatra, Soroti Molornya Tol Listrik 500 kV

Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan Rp38,9 triliun dengan fokus utama pembangunan infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian masyarakat terdampak bencana. Kemudian pada 2027 dialokasikan Rp32,9 triliun, sedangkan tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun.

Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum menjadi instansi dengan anggaran terbesar, yakni mencapai Rp69 triliun selama tiga tahun untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, hingga sungai.

Sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan alokasi Rp7,4 triliun untuk mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap).

“Target kami untuk Huntap paling lambat selesai pada 2027. Kita harapkan masyarakat jangan terlalu lama berada di hunian sementara (Huntara),” jelas Tito.