China Kian Dominasi Ranah Digital Indonesia, Pakar Ingatkan Ancaman Ketergantungan

Seiring dengan makin kuatnya arus digitalisasi, peningkatan akses digital bagi masyarakat Indonesia makin dibutuhkan. Untuk itu, kehadiran infrastruktur digital dan berbagai perangkat terkait, seperti telepon pintar (smartphone) dan perangkat komputer yang dapat diperoleh dengan harga terjangkau, mutlak diperlukan. 

Dalam kaitan itu, masuknya arus investasi dari negara tertentu dalam ranah digital, serta datangnya produk-produk terkait dengan harga bersaing, dipandang sebagai sebuah potensi yang dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju masyarakat digital. 

Salah satu negara yang akhir-akhir ini meningkatkan dominasi digitalnya di Indonesia adalah Cina. Kehadiran teknologi digital dan berbagai produk terkait asal negara itu dapat dianggap sebagai potensi, namun pemerintah diimbau tetap waspada terhadap risiko kerawanan yang diakibatkan oleh dominasi Cina dalam investasi digital di negeri ini. 

Meningkatnya dominasi Cina dalam dunia digital di Indonesia dinilai berisiko menimbulkan ancaman bagi kedaulatan bangsa Indonesia dalam aspek digital.

Oleh karenanya, pemerintah diimbau untuk meningkatkan diversifikasi rantai pasok, menghindari penguasaan infrastruktur vital oleh satu vendor atau satu negara, serta memanfaatkan diplomasi dengan beragam negara lain, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa, untuk memastikan rantai pasok teknologi kita bersih dan kompetitif. 

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto, sebagai di seminar publik “Diplomasi Digital China di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia,” di Jakarta.

"Pemerintah juga diharapkan menggunakan otoritasnya untuk memaksa vendor asing untuk tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia, termasuk kepatuhan pada UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kewajiban lokalisasi data untuk sektor strategis, serta audit keamanan transparan," kata Johanes Herlijanto yang juga Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pelita Harapan.

Baca Juga: Mobil Listrik China Kuasai 15 Persen Pasar Eropa, BYD hingga Chery Melonjak

Sementara itu, peneliti Australian Strategic Policy Institute di Canberra, Australia, Gatra Priyandita, memamparkan fenomena aktor siber, dimana Cina menjadi salah satu di antaranya.

Menurutnya, Cina memiliki salah satu program siber ofensif paling canggih di dunia, dengan skala dan persistensi yang tinggi, serta adanya fusi sipil-militer yang menghapus batas antara negara dan swasta, serta penyelarasan strategis dengan prioritas nasional. 

Dengan kemampuan teknologi sibernya, Cina menawarkan infrastruktur digital, konektivitas, dan pembangunan kapasitas kepada negara-negara berkembang, utamanya melalui program yang dikenal sebagai “Jalur Sutra Digital.” 

Menurut Gatra, siber ofensif Cina bertujuan untuk mengumpulkan informasi intelijen strategis, melakukan akuisisi ekonomi dan teknologi, serta untuk mendapatkan akses dan praposisi.

Dalam hal pengumpulan informasi intelijen, Gatra menuturkan bahwa pengumpulan informasi itu bersifat permanen dan berkelanjutan di masa damai, dengan target meliputi pemerintah, militer, jaringan diplomatik, dan peneliti kebijakan.

Strategi akuisisi ekonomi dan teknologi yang diterapkan oleh Cina terlihat dari strategi fusi sipil militer yang dicanangkan sejak 2017.

“Perusahaan teknologi sipil diwajibkan berbagi hasil penelitian dan pengembangan dengan Tentara Pembabasan Rakyat (TPR) Cina, menciptkan jalur langsung dari IP yang dicuri ke aplikasi militer,” tutur peneliti yang meraih gelar doktor dari Australian National University (ANU), Canberra, itu. 

Gatra juga menjelaskan mengenai Jalur Sutra Digital yang bertujuan memperkuat posisi Cina sebagai kekuatan teknologi global melalui ekspor infrastruktur digital, standard teknologi, dan model tata kelola digital Cina.

“Asia Tenggara menjadi target utama, dengan perusahaan China berinvestasi dalam 5G, cloud, pusat data, kabel bawah laut, dan smart city,” tutur Gatra. 

Dia mengakui bahwa proyek Jalur Sutra Digital yang digagas Presiden Cina Xi Jinping berpotensi mempercepat transformasi digital kawasan. Namun ia juga mengingatkan bahwa proyek tersebut harus direspons dengan kewaspadaan. 

“Jalur Sutra Digital juga memunculkan kekhawatiran terkait ketergantungan teknologi, keamanan siber, dan pengaruh strategis China di Asia Tenggara,” katanya.

“Oleh sebab itu, Indonesia harus segera memperkuat regulasi data (utamanya implementasi PDP), mendiversifikasi vendor infrastruktur, dan membangun kapasitas siber domestik sebelum ketergantungan ini menjadi terlalu dalam untuk dikelola,” imbuhnya. 

Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Nusa Putra Prof Teddy Mantoro menekankan bahwa Indonesia berada di simpul strategis ekspansi digital Cina.

Hal ini antara lain karena Indonesia memiliki populasi digital yang besar dan pasar perdagangan elektronik (e-commerce) atau teknologi finansial (fintech) terbesar di antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara (ASEAN).

Indonesia juga memiliki kebutuhan konektivitas antarpulau, termasuk dalam hal jaringan 5G, fiber, cloud, pusat data, dan pembangunan “kota cerdas” (smart city).  

Indonesia, kata dia, juga dinilai dapat menjadi pembentuk aturan (rule shaper) dalam dunia digital ASEAN melalui DEFA (Digital Economy Framework Agreement, atau Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital), dan ASEAN-China Digital Cooperation (Kerja Sama Digital ASEAN dan Cina). 

Menurut dia nilai strategis di atas membuat Cina menawarkan peluang ekonomi bagi Indonesia. “Namun peluang ekonomi hanya menjadi aset strategis bila Indonesia mengubah investasi asing menjadi kapasitas domestik, dan bukan menjadi ketergantungan infrastruktur,” tambahnya.

Teddy menekankan bahwa pembangunan infrastruktur digital perlu dipahami pula dalam konteks perebutan pengaruh antara negara-negara besar, seperti antara Cina dan Amerika Serikat. Menurutnya, persaingan pengaruh itu tidak berhenti di perdangangan, tetapi masuk ke cloud, data, kecerdasan buatan (AI), standar, dan arsitektur keamanan. 

Terkait hal itu, menurutnya potensi risiko yang Indonesia hadapi adalah ketergantungan pada satu vendor/negara untuk infrastruktur kritis, kemungkinan data strategis berpindah yuridiksi tanpa kontrol memadai.

Kemudian, potensi kawasan ASEAN terdorong terfragmentasi oleh standard ekonomi berbeda, dan potensi isu Laut Cina Selatan serta kompetisi kekuatan besar memasuki domain digital.  

Menghadapi risiko potensi di atas, Teddy menekankan pentingnya diplomasi, yang bertujuan untuk menerima manfaat teknologi, sambil mempertahankan otonomi, ketahanan, dan leverage Indonesia. 

Akademisi yang juga menerima gelar doktor dari ANU ini menilai bahwa masuknya investasi teknologi digital Cina dapat berdampak positif, antara lain mempercepat transformasi digital. “Namun manfaat terbesar akan muncul bila Indonesia menegosiasikan transfer kemampuan (knowledge-skill), bukan sekadar impor teknologi,” tuturnya. 

Meski demikian, ia mengingatkan dampak negatif yang muncul, yaitu kerentanan siber dan ketergantungan digital yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Sementara itu, pemerhati keamanan regional Brigadir Jenderal TNI (Purn) Victor P. Tobing menyampaikan bahwa penguasaan teknologi sangat bermanfaat bagi satu negara.

“Negara yang menguasai sumber daya dalam bidang teknologi pasti akan dapat menguasai keadaan dan menjaga kepentingan nasionalnya,” tutur Victor. 

Ia juga mengajukan beberapa pertanyaan yang patut untuk direnungkan, yaitu apakah Indonesia bersedia untuk melakukan adaptasi teknologi atau tidak. “Kalau kita sudah mau adaptasi, kita mau agile atau tidak?” tanyanya 

Baca Juga: China Uji Astronot Tinggal 1 Tahun di Orbit, Rivalitas dengan AS Memanas

Victor turut menyatakan bahwa strategi perang Cina tampaknya lebih didasarkan pada strategi perang Sun Tzu. Inti dari strategi itu adalah memenangkan perang tanpa bertarung.

Dalam pandangannya Indonesia harus menghitung dengan bijaksana bila ingin bertarung dan mengejar ketertinggalan, khususnya dengan pihak yang memiliki kesenjangan kekuatan yang tinggi, seperti Cina. 

Sementara itu, dalam kaitan dengan diplomasi digital, Victor mengajak publik untuk memperhatikan Asean Digital Masterplan (ADM) yang telah berlanjut dari ADM 2025 menuju ADM 2030.

Bila ADM 2025 berfokus pada pemulihan pasca pandemi Covid-19, maka ADM 2030, menurut Victor, berfokus pada prediksi rivalitas dan kegunaan ganda, yaitu untuk kepentingan sipil sekaligus militer, dari seluruh aktivitas di seluruh negara-negara ASEAN.