'Kaltim Mesti Kondusif,' Tim Ahli Rudy Mas'ud Khawatir Kegaduhan di Medsos Pengaruhi Iklim Investasi

Tim Ahli Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Bidang Informasi dan Komunikasi, Sudarno mengaku khawatir maraknya kegaduhan di media sosial dapat berdampak langsung terhadap minat investasi yang masuk ke Kalimantan Timur.

Menurutnya, stabilitas daerah menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modal. Karena itu, penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan memicu polemik di ruang digital dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap daerah.

Baca Juga: 'Bukan Soal Posisi Politik,' Ini Alasan Gerindra Ngotot Kawal Hak Angket Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud

“Kaltim mesti kondusif. Kalau pembangunan mau bagus, investasi mau masuk, investor masuk supaya ekonomi kita bergerak, rakyat kita dapat pekerjaan. Ekonomi bertumbuh, rakyat menjadi makmur. Kalau kemudian kita gaduh terus-menerus di media sosial, ini akan jadi masalah,” kata Sudarno dalam pernyataannya yang beredar luas di media sosial, dikutip Selasa (2/6).

Anak buah Rudy Mas'ud itu menegaskan peringatannya bukan sekadar gimik atau upaya mencari perhatian. Ia mengaku sengaja menyampaikan hal tersebut secara serius karena melihat dampak yang lebih luas dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

“Ini saya tidak lagi sedang gimik ya. Karena media sosial sebenarnya lebih banyak pada gimmick. Hari ini saya tidak sedang gimmick, saya lagi serius,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Sudarno juga menyoroti sejumlah akun anonim di media sosial yang menurutnya kerap memunculkan narasi kontroversial dan memicu kegaduhan publik. Ia bahkan menyebut beberapa akun yang diduga dikelola oleh individu tertentu.

Meski demikian, Sudarno berkali-kali menegaskan bahwa identitas yang disebutnya masih bersifat indikatif dan belum merupakan kesimpulan final.

“Terindikasi ya,” katanya.

Ia menilai perbedaan mendasar antara akun media sosial anonim dan media massa terletak pada proses verifikasi informasi. Menurutnya, media yang terdaftar dan bekerja sesuai kaidah jurnalistik memiliki mekanisme konfirmasi, verifikasi, serta hak jawab bagi pihak yang diberitakan.

Ia menambahkan, kritik terhadap pemerintah maupun gubernur tetap merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat. Namun, kritik harus dibangun berdasarkan fakta dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar rumor atau asumsi yang berpotensi menyesatkan publik.

“Bukannya saya tidak memperkenankan kalian mengkritik gubernur, silakan. Jika gubernur ada kebijakannya yang salah dan sebagainya, silakan dikritik enggak ada masalah. Itu pemerintahan yang sehat, demokrasi yang sehat,” tuturnya.

Karena itu, Sudarno mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital. Ia meminta publik tidak langsung mempercayai setiap informasi yang muncul tanpa melakukan pengecekan terhadap sumber dan kebenarannya.

Baca Juga: 'Ada yang Manfaatkan Situasi,' Golkar Cium 'Sesuatu' di Balik Hak Angket Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud

“Bijaklah di ruang digital,” pungkasnya.