Jalan Rusak Blora Jadi Prioritas, Luthfi Ubah APBD Perubahan 2026 Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan koreksi Anggaran Perubahan 2026 untuk mempercepat perbaikan jalan rusak di berbagai daerah, termasuk proyek prioritas di Kabupaten Blora yang sudah masuk tahap lelang.

Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan seluruh anggaran infrastruktur difokuskan pada penanganan jalan berlubang yang dinilai mengganggu keselamatan dan aktivitas masyarakat.

Luthfi menegaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Tengah juga akan direvitalisasi agar lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur jalan. Menurutnya, kebutuhan perbaikan jalan di lapangan sangat tinggi dan harus menjadi prioritas utama dalam perubahan anggaran tahun 2026.

“Prioritas infrastruktur jalan. Di Anggaran Perubahan nanti kita ubah. Pokir akan direvitalisasi untuk infrastruktur jalan,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, banyak aspirasi masyarakat yang masuk terkait kondisi jalan rusak di berbagai wilayah seperti Blora, serta sejumlah kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat.

Luthfi juga menyoroti dampak musim hujan panjang pada awal 2026 yang mempercepat kerusakan jalan di sejumlah titik. Saat ini, dengan memasuki musim kemarau, pemerintah mulai melakukan pengecekan ulang untuk mempercepat proses perbaikan di lapangan.

“Saat ini masuk kemarau dan kita cek lagi untuk segera perbaikan,” ujarnya.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah perbaikan Jalan Raya Randublatung–Cepu di Kabupaten Blora dengan nilai anggaran Rp 5,276 miliar yang saat ini sudah masuk tahap lelang. Proyek tersebut ditargetkan segera berjalan setelah proses administrasi selesai.

Baca Juga: Sindir Gubernur Jateng, Warga Blora Tanam Pohon Pisang di Jalan Provinsi yang Rusak Parah

Selain itu, Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 75 miliar pada tahun 2025 untuk perbaikan jalan provinsi dan kabupaten di berbagai wilayah.

Luthfi menegaskan bahwa percepatan pembangunan jalan tidak hanya soal anggaran, tetapi juga kualitas pekerjaan di lapangan agar tidak dilakukan secara asal-asalan dan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.